TTU Terkini
Rumah Warga Kelurahan Maubeli Direndam Banjir, DPRD TTU Minta Pemerintah Serius Tangani Persoalan
Pasalnya, pemerintah daerah seyogyanya harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan urusan mereka.
Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Oby Lewanmeru
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon
POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara, Hilarius Ato meminta pemerintah daerah untuk sesegera mungkin dan serius menanggapi persoalan yang dialami masyarakat di RT 006, RT 007, RT 023 dan RT 026, Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, NTT.
Pasalnya, bencana banjir yang melanda pemukiman warga di wilayah itu, terjadi selama bertahun-tahun dan tanpa ada solusi konkret atas persoalan yang dihadapi.
Ia juga meminta dengan tegas agar pemerintah daerah tidak sekedar hadir untuk mengatasi dampak banjir saja tetapi, harus berpikir membebaskan masyarakat dari persoalan yang telah bertahun-tahun dialami mereka.
Pasalnya, pemerintah daerah seyogyanya harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan urusan mereka.
"Bencana ini mereka alami setiap tahun di musim hujan,"ujarnya, Selasa (28/1/2025).
Baca juga: HIKAMABAD NTT Gelar Perayaan Natal dan Syukur Tahun Baru Bersama
Hilarius menjelaskan, pada tahun 2022 lalu, dirinya dan Mantan Kepala BPBD, bersama beberapa pimpinan OPD dan staf serta sejumlah tokoh masyarakat meninjau langsung kondisi cekdam dan aliran air usai pemukiman warga direndam banjir.
Meskipun demikian, tidak ada solusi konkret yang diberikan untuk menjawabi keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat setempat.
Sebagai wakil rakyat, kata Kader Partai Hanura ini, pihaknya mengaku memiliki beban perasaan dengan masyarakat apabila persoalan klasik yang terjadi di hadapan mereka tanpa ada solusi dari pemerintah daerah.
Selain pemukiman warga, kata Hilarius, ada juga rumah ibadah Masjid yang juga turut terdampak banjir tersebut. Bencana ini tidak boleh diabaikan dan dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
"Kita juga tidak boleh membiarkan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya,"ujarnya. (bbr)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.