NTT Terkini

DPRD Minta Pengusaha di NTT Tidak Malu Sampaikan Kendala 

Dewan siap menyambut keluhan ataupun penyampaian dari para pengusaha, lebih khusus Pengusaha Ternak

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO
Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi NTT, Junaidin Mahasan.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  DPRD NTT meminta pengusaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tidak perlu malu menyampaikan kendala. 

Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi NTT, Junaidin Mahasan menegaskan, Dewan siap menyambut keluhan ataupun penyampaian dari para pengusaha, lebih khusus Pengusaha Ternak

“Kami di DPRD selalu siap mendukung. Jangan malu-malu jika ada kendala, sampaikan saja kepada kami. Bersama kita bisa membangun sektor peternakan NTT lebih baik,” ujarnya, Jumat (24/1/2025). 

Sekretaris DPW PSI Provinsi NTT berharap sektor peternakan di NTT dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. 

Ia menegaskan dukungan penuh kepada Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau (HP2SK) NTT dalam upaya menjaga roda perekonomian daerah. 

“Saya percaya di belakang para pengusaha ini ada ratusan bahkan ribuan orang yang bergantung pada mereka. Oleh karena itu, apa yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi perhatian serius, terutama oleh Dinas Peternakan,” kata Junaidin.

Junaidin mengapresiasi langkah Dinas Peternakan NTT yang telah memanfaatkan era digital melalui aplikasi.

Baca juga: Dinas Peternakan NTT dan Pemkab Belu Kerja Sama dengan AIHSP Bentuk Kader Siaga Rabies

Namun, ia menyoroti berbagai kendala yang dialami pengusaha dalam mengakses aplikasi tersebut.

“Jangan sampai aplikasi yang seharusnya mempermudah justru dipersulit. Apalagi ada isu harus ‘duit dulu baru urusannya jalan.’ Ini tidak boleh terjadi. Kita harus memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Junaidin juga menyoroti praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum pengusaha di beberapa daerah, khususnya di Manggarai. 

Ia mengungkapkan adanya penjualan sapi tanpa izin yang didukung oleh oknum aparat penegak hukum, termasuk praktik penjualan sapi betina yang dikhawatirkan akan merusak populasi ternak di NTT.

“Kalau kita tidak kontrol dengan baik, populasi ternak kita akan berkurang. Dinas terkait harus meningkatkan fungsi pengawasan, terutama di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Junaidin turut menekankan potensi besar daging sapi NTT yang dikenal halal, lezat, dan bergizi.

Ia berharap sinergi antara dinas, pengusaha, dan peternak dapat terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami meminta Dinas Peternakan untuk tidak menganggap remeh peran pengusaha. Mereka adalah mitra penting yang perlu didukung,” tambahnya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved