HP2SK NTT Gelar RDP dengan DPRD dan Distan, Bahas Iklim dan Produktivitas Peternakan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau (HP2SK) NTT mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD NTT dan Dinas Peternakan Provinsi NTT pada Selasa 21 Januari 2025. 

Bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD NTT, pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis dalam sektor peternakan, termasuk kuota ternak, vaksinasi, dan peningkatan produktivitas peternakan di wilayah tersebut.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT Yunus Takandewa, Jan Pieter Dj. Windy, anggota Komisi II DPRD NTT, dan pihak Dinas Peternakan NTT.

Ketua HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami, menyampaikan apresiasinya kepada DPRD NTT atas kesempatan berdiskusi untuk menjaga iklim peternakan yang kondusif di NTT. 

Baca juga: Wisata NTT, Liburan ke Ende Kunjungi 2 Spot Wisata Sejarah yang Terkait Pengasigan Bung Karno 

Dalam diskusi itu juga, HP2SK menyoroti beberapa tantangan utama, yaitu; mengusulkan peningkatan kuota ternak menjadi 70.000 ekor untuk tahun 2025, meningkat dari kuota sebelumnya sebesar 50.000-60.000 ekor. 

Tono menyatakan bahwa data populasi ternak yang ada belum sepenuhnya akurat karena banyak sapi yang belum diberi barcode atau ear tag. 

"Kami berharap ada data lapangan yang lebih akurat agar solusi yang dirancang pemerintah bisa tepat sasaran," ujarnya.

Tono juga berharap adanya bantuan bibit sapi betina dari pemerintah untuk menjaga populasi ternak di NTT. Selain itu, mereka meminta dukungan berupa regulasi dan fasilitas yang mendukung pengusaha peternakan.

"Kami membutuhkan solusi konkret dari pemerintah terkait kuota ternak, vaksinasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan sinergi yang baik, sektor peternakan di NTT dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," kata Tono.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD, Dinas Peternakan, dan HP2SK sepakat untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas dan populasi ternak di NTT. 

"Melalui kolaborasi yang solid, sektor peternakan di NTT dapat menjadi pilar utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," tutup Tono.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Jan Pieter Dj. Windy, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan peternak untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan.

Menurutnya, NTT memiliki potensi besar sebagai salah satu provinsi penghasil ternak terbesar di Indonesia.

"Pengembangan sektor peternakan tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami mendorong pemerintah untuk serius menangani sektor ini, termasuk menyediakan kapal khusus pengangkut ternak,"  ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan pertemuan bersama HP2SK NTT dan Dinas Peternakan dapat membawa dampak besar untuk kemajuan Provinsi NTT, terutama dibidang peternakan.

Ia berharapa, HP2SK terus bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan populasi ternak dan membantu perekonomian masyarakat.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS