PDIP Belum Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Kata Djarot Saiful Hidayat

POS-KUPANG.COM – Meski Presiden Prabowo Subianto sudah mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, namun hal itu belum disetujui oleh PDI Perjuangan yang kini dinakhodai Megawati Soekarnoputri.

Melalui Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, disebutkan bahwa PDIP belum menyetujui hal tersebut. Kalau pun hal itu bisa dilakukan tapi harus dikaji terlebih dahulu dan itu harus dilakukan secara mendalam.

"Pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam, karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan," kata Djarot usai hadiri  HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Desember 2024 malam. 

"Maka, usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam, supaya demokrasi kita itu lebih bermutu," ujar Djarot.

Djarot menerangkan bahwa sistem pemilu di Indonesia perlu dikaji ulang secara mendalam, apalagi saat ini demokrasi dilakukan secara simetris.

"Apa dari hasil kajian itu? Mungkin akan memunculkan varian pilkada bisa ada yang langsung ada juga yang dilakukan melalui perwakilan," terang Djarot.

Menurut Djarot, pilkada dilakukan melalui perwakilan dapat diterapkan di daerah-daerah yang indeks demokrasinya rendah. 

Sebab, ada pula beberapa wilayah yang dinilai belum siap menggelar demokrasi secara langsung.

"Contoh yang secara langsung indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau pilkada itu dilakukan secara langsung," jelasnya. 

"Tapi ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung. Itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah," pungkasnya. 

Sebelumnya dilansir dari Tribunnews.com, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Prabowo mengusulkan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis 12 Desember 2024 malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Partai Golkar malam itu untuk mendukung wacana tersebut. 

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Prabowo menilai, sistem politik dengan pilkada langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.

Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Ia memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya.

Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Baca juga: Ray Rangkuti Bicara Soal Pilkada Jakarta: Sesungguhnya RK- Soswono Belum Terima Kekalahan

Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut.

Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

"Banyak ketua umum (parpol), ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing. Sekali lagi, saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tutupnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS