Kemitraan Ajak Generasi Muda Putuskan Mata Rantai Korupsi di Indonesia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Indonesia Corruption Watch (ICW) berkolaborasi dengan LBH Apik, Kemitraan selaku badan hukum independen, dan AoR Usaid menggelar launching album menenun suara timur sebagai bentuk kampanye Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Direktur Operasional Kemitraan, Saiful Doeana menyampaikan terlaksananya kegiatan ini mendorong kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta.

“Permasalahaan korupsi baik di NTT maupun di Indonesia kita stagnan dalam skor indeks korupsi, untuk menaikan presepsi kita buyuh kerja keras untuk memberantas korupsi,” ujarnya di Auditorium Graha Undana Sabtu, 14 Desember 2024.

Dikatakan Saiful,  korupsi adalah kejahatan ekstra yang bisa merusak sistem pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. 

“Masalah korupsi tidak bisa diselesaikan jika hanya pemerintah dan aparat hukum yang berjalan, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat terutama generasi muda yang jumlanya mencapai jutaan orang untuk mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Kolaborasi seni antara ICW, Kemitraan, dan musisi di NTT bertujuan untuk mengkampanyekan perlawanan korupsi. 

“Saya mengajak kita semua bersatu melawan korupsi, dari diri sendiri hingga ke masyrakat luas. Gerakan orang muda memutus mata rantai korupsi, adalah gerakan penting dalam membanngun Indonesia yang bebas dari korupsi,” imbuhnya.

Adapun Kemitraan merupakan lembaga non pemerintahan yang berdiri sejak tahun 2000. Didirikan sebagai dana perwalian multi donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP). 

Kemitraan didirikan dan dipimpin oleh sejumlah pemimpin terkemuka Indonesia dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Baca juga: ICW Gelar Album Menenun Suara Timor di Kupang, Kampanye Seni untuk Lawan Korupsi

Pada tahun 2003 Kemitraan menjadi badan hukum independen, yang terdaftar sebagai asosiasi hukum sipil non-profit. Pada saat ini bersamaan tetap program UNDP berhasil sampai akhir 2009. Sejak awal tahun 2010 Kemitraan telah mengambil tanggung jawab fidusia penuh dan akuntabilitas program dan perkembangan. (cr19)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS