Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD agar menghemat anggaran negara.

Kepala Negara menyampaikan hal ini saat perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12).

Menurut Presiden Prabowo, cara tersebut juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya.

Prabowo menuturkan anggaran yang sebenarnya diperuntukan untuk Pilkada itu bisa digunakan hal lain bagi masyarakat.

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi," jelasnya.

Bahkan, Prabowo, dalam sambutannya tersebut, sempat berwacana agar usulannya langsung diputuskan karena dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar turut dihadiri ketua umum partai.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal mahalnya biaya politik bagi kontestan Pilkada.

Dia menegaskan perlunya perbaikan sistem secara mendasar terkait pemilihan kepala daerah tersebut.

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah."

Baca juga: Prabowo Subianto Nyaman Bersama Golkar: Saya Juga Nyaman, Ada Mba Puan di Sini

"Berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo.

Usulan dari Prabowo tersebut pun disambut baik oleh beberapa elit partai.

Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid menuturkan partainya mendukung usulan dari Prabowo tersebut.

Dia mengungkapkan usulan tersebut perlu direalisasikan demi memperbaiki sistem politik di Indonesia.

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil kepada wartawan Jumat (13/12).

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sarmuji juga setuju dengan usulan Prabowo terkait mahalnya biaya politik ketika pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat.

"Tetapi tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal."

Baca juga: Presiden Prabowo Cabut Status Jakarta Jadi Daerah Khusus Ibukota, Simak Ini

"Dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya," kata Sarmuji usai acara HUT ke-60 Golkar, Kamis malam.

Sementara, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefki Hasrya menilai usulan Prabowo patut dikaji di DPR. Dia sepakat, gelaran Pilkada telah menelan biaya yang cukup fantastis.

"Nanti dibicarakan para ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," katanya. (tribun network)

Perlu Kajian Mendalam

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo meminta usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji secara mendalam.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/12).

Ganjar menjelaskan, sistem Pilkada secara langsung yang diterapkan saat ini sebelumnya diadopsi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD.

"Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," ujarnya.

Karenanya, dia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan sistem pemilihan

"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, apapun sistem yang dipilih, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas pemangku kepentingan dan penegakan aturan.

"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait isu tersebut di internal PDIP. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS