Akademisi di Kupang Minta Pemprov NTT Beri Kepastian Honorer Tak Lolos PPPK

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Akademisi Fisip Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dumanita Tamba, M.AP meminta Pemprov NTT untuk memberi kepastian terhadap honorer yang tidak lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Dosen Administrasi Pemerintahan di Undana itu bilang, saat ini pemerintah sedang berupaya menghapus tenaga non ASN paling lambat Desember 2024. 

Ia khawatir dengan honorer yang sudah bertahun-tahun sudah mengabdikan dirinya namun tidak lolos PPPK. Dampak dari itu timbul pengangguran. Sebab pemerintah tidak lagi menerima honorer di tahun 2025.

"Pemerintah harus memberikan penjelasan bagi masyarakat jangan sampai hal-hal semacam ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkhusus bagi tenaga non ASN," kata Dumanita, Rabu, 11 Desember 2024.

Baca juga: Penjelasan Pemerintah NTT Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Dikenakan Opsen 66 Persen

Sisi lain, Dumanita mengapresiasi langkah pemerintah mengurangi tingkat pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan lewat seleksi PPPK. 

Meski, ia mengkritik kebijakan yang bisa menimbulkan masalah baru. Dia mempertanyakan ihwal kuota yang disiapkan pemerintah dengan total honorer di NTT. 

"Pemerintah dalam hal ini harus juga memikirkan nasib tenaga non ASN diluar kuota yang sudah mereka tetapkan," katanya.

Dumanita menjelaskan, jika keputusan itu tetap dijalankan, sama halnya pemerintah daerah NTT di satu sisi membuka peluang bagi rakyatnya untuk berkarier.

Namun, kata Dumanita, di sisi lain justru menghambat rakyatnya berkarier dalam bidang pemerintahan melalui tenaga non ASN. 

"Berdasarkan pengumuman resmi, terdapat sekitar 9.918 formasi yang bakal diterima baik itu di tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga guru," tambah dia. Dumanita berharap pemerintah bisa memberi penjelasan kongkrit ke publik mengenai hal ini. 

Pemerintah Provinsi NTT diketahui sedang melakukan seleksi PPPK. Setidaknya ada 9.918 kuota yang disiapkan. Dari angka itu, dialokasikan untuk tiga formasi besar yakni guru sebanyak 5 ribu, kesehatan 500 dan tenaga teknis 4 ribuan. Dari alokasi itu kemudian dibuka tahapan pendaftaran. 

"Seleksi pertama dibuka 2-20 Oktober 2024 dan tahap II dibuka 17 November sampai 31 Desember 2024," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Yos Rasi, Senin 9 Desember 2024.

Pada seleksi tahap pertama, jumlah pendaftar sebanyak 6.593 dengan alokasi untuk guru sebanyak 3.293 orang, tenaga teknis 2.926 dan tenaga kesehatan 345. Jumlah itu, kata dia, sedang dilakukan seleksi kompetensi di Kota Kupang atau 5-10 Desember 2024.

Yos Rasi mengatakan, dalam seleksi itu terdapat beberapa orang yang tidak mengikuti seleksi dengan berbagai alasan. Mereka ini belum ada kebijakan apapun mengenai kejadian itu.