WALHI Sebut NTT Harus Dibuat Miskin Agar Terus Dijarah

Umbu mengatakan, perlu harus ada banyak orang yang sadar dan mengelola sumber daya alam dengan hak-haknya. 

Melki Nahar dari Jatam mengatakan, perlu hati-hati dalam mencermati proyek geothermal. Dia bilang di Poco Leok, salah satu alasan penolakan adalah mengenai adat masyarakat setempat. 

Di Poco Leok jika dipaksakan maka akan berdampak cukup besar terhadap wilayah itu. Konsekuensi lingkungan sangat tinggi. Sebab, titik survei berada di kebun dan bahkan area pekuburan. 

"Dari konteks warga, jelas tidak pas yang jelas warga menolak. Yang ditolak warga itu bukan tata kelola, tapi poin penting warga adalah soal ruang hidup warga yang sedang diancam," ujarnya. 

Di lapangan, bila dipaksakan maka akan timbul gejolak lebih tinggi. Asumsi warga menyebut kalau penggunaan PLN hanya digunakan dalam waktu malam hari. 

Dalam menolak itu, bisa dilakukan dengan berbagai hal. Baginya, perlawanan terhadap sesuai proyek itu bisa beragam. Tidak melulu pada demonstrasi.. Dia mengoreksi mengenai pola perlawanan terhadap sebuah proyek yang bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. 

"Situasi kita ini, kalau ini dibiarkan maka semakin terpuruk. Kita baru selesai Pilkada, dan mereka yang terpilih ini sama sekali tidak pernah menjadikan apa-apa yang kita diskusikan ini menjadi isu sentral," ujarnya. 

Untuk itu, kekuatan anak-anak muda dan mahasiswa harus terhubung ke kampung-kampung agar membentuk sebuah perlawanan mengenai isu sosial ekologi yang ada di NTT. 

Akademisi Unwira Kupang, Didimus Dedi Dhosa mengatakan, demonstrasi adalah pilihan. Respons kritis dari mahasiswa kerap membawanya ke suasana itu. Jika perlawanan itu secara sistematis, maka perlu ada dilegitimasi oleh pimpinan universitas. 

Sayangnya, bagian itu sampai saat ini belum ada yang terjadi. Bahkan pembungkaman terhadap kampus sering terjadi. Universitas membutuhkan legitimasi ilmiah, namun ada timbul sebuah dampak terhadap kampus itu. 

"Perlawanan bisa dengan cara halus, lewat gosip dengan tuan tanah," kata Didimus. 

Hegemoni yang ada ini, kata dia, perlu dilawan. Proyek yang dilakukan pemerintah, sedang di hegemoni pemerintah. Sehingga, kekuatan pikiran perlu diubah untuk membantu diskusi ke publik. Seperti pembuatan mural yang merupakan bagian dari salah satu contoh perlawanan. 

Baginya perlawanan itu juga harus timbul dari bawah. Dia bilang, negara memiliki berbagai otoritas. Sehingga perlawanan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak saja saling berbenturan, salah satunya advokasi. 

"Pilihan kita adalah berpihak pada korban dengan cara kita masing-masing. Pada akhirnya kita membentengi tanah kita dari penjualan ke asing dan negara," kata dia. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS