Pilkada 2024

Pilkada 27 November 2024, Ujian bagi Presiden Prabowo?

Jutaan masyarakat Indonesia berdatangan ke tempat pemungutan suara pada hari Rabu (27 November) untuk memilih 545 pemimpin daerah di negara demokrasi

Editor: Agustinus Sape
CNA/WISNU AGUNG PRASETYO
Tiga kandidat bersaing untuk menjadi gubernur Jakarta berikutnya: Ridwan Kamil (kiri), Dharma Pongrekun (tengah) dan Pramono Anung (kanan), terlihat di sini pada sebuah acara di Mapolda Metro Jaya pada 21 November 2024. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Jutaan masyarakat Indonesia berdatangan ke tempat pemungutan suara pada hari Rabu (27 November) untuk memilih 545 pemimpin daerah di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut, sebuah acara yang menurut para analis akan membentuk lanskap politik Indonesia selama lima tahun ke depan.

Masyarakat Indonesia akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati setelah masa kampanye resmi yang dimulai pada 25 September dan berakhir pada 23 November.

Bagi Presiden Prabowo Subianto, pemilu daerah dapat merugikan – atau membantu – peluangnya untuk terpilih kembali pada tahun 2029 jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Para kandidat sebagian besar berasal dari dua faksi politik: Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang beranggotakan 11 partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Minoritas adalah kandidat independen.

Bagi Prabowo, pemilu kemungkinan besar akan menentukan seberapa baik kebijakan dan programnya diterapkan di lapangan, yang pada akhirnya berarti peluangnya untuk terpilih kembali ketika masa jabatannya berakhir pada tahun 2029, jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

“Jika pemimpin (daerah) berasal dari kubu oposisi, maka besar kemungkinan daerah tersebut tidak akan mendukung keputusan dan program yang dibuat (pemerintahan Prabowo) di tingkat nasional,” Hendri Satrio, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta, mengatakan kepada CNA.

Bagi PDIP, pemilu adalah kesempatan untuk bangkit kembali dan tetap relevan setelah kandidatnya Ganjar Pranowo – mantan gubernur Jawa Tengah – menempati posisi terakhir dalam pemilu presiden dengan perolehan 16,5 persen suara.

Prabowo menang dengan 58,6 persen suara pada bulan Februari, sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan 24,9 persen.

Namun, PDIP berhasil memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif yang diadakan pada hari yang sama, 14 Februari, dan mempertahankan gelarnya sebagai partai terbesar di parlemen.

“PDIP akan berjuang keras agar tidak kalah dalam pilkada, khususnya di provinsi-provinsi yang dikenal sebagai kubu PDIP,” kata Hendri.

Bayangan mantan presiden lainnya tampak besar.

Pemilu ini akan menjadi ujian bagi kemampuan Joko Widodo dalam menjadi raja setelah ia berhasil membantu Menteri Pertahanannya, Pak Prabowo, naik ke kursi kepresidenan. Wakil Presiden Pak Prabowo adalah anak tertua Pak Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, adalah anggota PDIP sebelum dia memutuskan untuk menentang partai tersebut dengan tidak mendukung pencalonan Ganjar sebagai presiden.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara melawan petahana yang didukung PDIP, Edy Rachmayadi.

Quick Counts Dapat Dilakukan Sebelum Pukul 18.00

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved