Bansos
Pemerintah Kini Wacanakan Bansos Kelas Menengah
Bansos untuk kelas menengah itu akan diberikan imbas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan untuk menggelontorkan bantuan sosial atau bansos untuk kelas menengah di Indonesia.
Bansos untuk kelas menengah itu akan diberikan imbas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar , kategori kelas menengah dan rentan miskin perlu diwaspadai sehingga perlu diberikan "bantalan" agar tidak terdampak kenaikan PPN.
"Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya, keringanan-keringanan yang harus diberikan. On-going process," kata Muhaimin dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/11/2024).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa wacana itu belum dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menyebut pemberian bansos untuk kelas menengah ini bakal dilihat terlebih dahulu.
Gus Ipul hanya memastikan, data tunggal penerima bansos yang saat ini tengah disebut pemerintah, harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Nanti kita lihat, nanti kita lihat kan. Sekarang yang penting dipastikan datanya dulu, kalau datanya sudah clear nanti untuk apa saja. Itu dulu, kalau saya itu dulu lah. Belum, belum, belum, belum sampai ke sana (ada wacana bansos untuk kelas menengah)," ujar dia.
Gus Ipul menjelaskan, rapat bersama Presiden Prabowo hari ini membahas soal data tunggal. Namun, ia tidak memungkiri, Prbaowo punya perhatian terhadap banyak hal, termasuk wacana memberikan bansos kepada kelas menengah.
"Ya tentu Presiden concern ke banyak hal lah ya, ya ke semuanya, ya menjadi perhatian Presiden gitu ya," kata dia. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.