Berita NTT
Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Rentan Jadi Korban TPPO
Fakta ini menunjukan bahwa perempuan dan anak seringkali jadi target utama sindikat TPPO
Penulis: Rosalia Andrela | Editor: Edi Hayong
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA, Arifah Fauzi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT.
Dalam kunjungan ini Arifah sekaligus membuka kegiatan bertajuk Gerakan Advokasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT.
Menurut Arifah, perempuan dan anak rentan menjadi Korban TPPO.
“TPPO Adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Tidak hanya melibatkan antar negara, tetapi modus operandi TPPO terus berkembang, dan tantangan semakin kompleks dalam upaya pencegahannya,” ujarnya Jumat, 22 November 2024 di Aula Kantor Gubernur NTT.
Dikatakan Arifah berdasarkan data Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak telah terlapor 2.265 korban TPPO dalam 5 tahun terakhir sejak 2019 - 2023.
“Dari data tersebut perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan, menjadi target utama pelaku. Data tersebut yakni 51 persen korban atau sebanyak 1.156 adalah anak, 47 persen sekitar 1.073 orang adalah perempuan dewasa, dan 2 persen lainnya atau sekitar 47 orang adalah laki-laki dewasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Arifah menuturkan, mayoritas modus kasus TPPO adalah asisten rumah tangga, program pemagangan yang tidak sesuai rosedur, hingga eksploitasi melalui judi online.
Fakta ini menunjukan bahwa perempuan dan anak seringkali jadi target utama sindikat TPPO dengan memanfaatkan berbagai celah dalam melancarkan aksinya.
Baca juga: Polda NTT Bongkar Sindikat TPPO Berkedok Program Magang ke Taiwan
“Untuk menangani hal ini memang kita harus kerja sama. Tidak hanya pemerintah atau kementerian saja, tetapi seluruh masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan,” katanya.
Terkait TPPO, Kementerian PPPA memiliki 3 program unggulan yaitu pertama, ruang bersama merah putih. Kedua, memaksimalkan call centre. Ketiga, satu data perempuan dan anak berbasis desa.
“Tidak ada kementerian yang berhasil dalam programnya sendiri, semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Harus saling mendukung dan menguatkan,” pungkasnya. (cr19).
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.