Kepala BKD NTT Sebut Pengembangan SDM Pegawai Upaya Prioritas untuk Pembangunan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Yos Rasi, menyebut pengembangan sumber daya manusia (SDM) PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai upaya prioritas dan strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 

Menurut Yos Rasi, PNS berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik sangat diperlukan agar pembangunan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi tindakan nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Peran PNS dalam memajukan pelayanan publik yang adil, efektif, dan merata sangat krusial dan sejalan dengan amanat konstitusi," katanya, Jumat 22 November 2024.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTT itu menyebut, saat ini, kualitas SDM PNS di NTT menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah PNS dengan kualifikasi pendidikan tinggi serta kompetensi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan di daerah. 

Akibatnya, upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang kompetitif dan merata di seluruh wilayah NTT mengalami hambatan. Kondisi ini mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan formal.

"Untuk semakin meningkatkan kualitas PNS terutama dari sisi pendidikan formal, Pemerintah Provinsi NTT berupaya untuk memberikan kesempatan kepada PNS melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik S1 sampai program doktoral dan pendidikan dokter spesialis," ujarnya. 

Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 terdapat 143 PNS atau hanya 1 persen PNS yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai sumber pendanaan.

Yos Rasi menegaskan, pentingnya pendidikan formal untuk meningkatkan kapasitas PNS. Tetapi juga, berupaya memperkuat kualitas kelembagaan pemerintah daerah. 

Melalui pendidikan formal, PNS diharapkan dapat memperoleh keterampilan baru, wawasan yang lebih luas serta pemahaman mendalam yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Baca juga: Nakertrans NTT Tunggu Formula Perhitungan Kemnaker Soal UMP 

Pengembangan kompetensi ini mencakup beberapa langkah strategis, salah satunya dengan menyusun payung hukum yang mendukung pengembangan SDM PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 

"Kehadiran regulasi akan menjadi landasan yang jelas dan kuat bagi pelaksanaan program pengembangan SDM secara berkelanjutan," katanya. 

Dengan adanya regulasi, setiap inisiatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi PNS dapat terarah dan terukur, menjadikan birokrasi lebih efisien dan profesional dalam mendukung pembangunan daerah.

Yos Rasi menjelaskan, saat ini Pemprov NTT tengah melakukan revisi pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar. 

Peraturan Daerah yang baru nantinya diharapkan akan memberikan angin segar bagi PNS untuk mengembangkan kompetensi melalui Pendidikan formal dalam aspek usia, pendanaan dan tindak lanjut pemanfaatan PNS setelah selesai mengikuti Pendidikan formal.