Kunker ke Kejati NTT, Anggota DPR RI Stefano Bahas Kinerja hingga Netralitas Jelang Pilkada 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPR RI Komisi III, Stevano Rizki Adranacus melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), dalam rangka memperkuat sinergi antara legislatif dan penegak hukum untuk mendukung pembangunan NTT yang berkeadilan dan berintegritas.

Kedatangan Stefano disambut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo, S.H., M.H., bersama jajaran Kejati NTT.

“Hari ini kami mengunjungi Kejati NTT dalam melakukan fungsi pengawasan, saya sebagai anggota DPR RI Komisi III dari fraksi PDI Perjuangan karena kejaksaan tinggi NTT merupakan kitra kerja komisi III,” ujarnya Selasa, 19 November 2024 usai kunjungan.

Menurut Stefano dalam kunjungan tersebut, pihak Kejati NTT menyampaikan terakut paparan kinerja tahun 2024. Penanganan perkara Pidsus sebanyak 197 kasus, penanganan perkara yang berkualitas, dan pentingnya restorative justice sesuai arahan Jaksa Agung Republik Indonesia.

“Kami Komisi III sangat mengapreasiasi hal tersebut. Arahan jaksa agung untuk menempatkan azas kemanusiaan dan ketegasan secara adil, dan proporsional dijalankan dengan sangat baik oleh Kejati NTT. Komisi III akan terus mendukung kinerja Kejati NTT,” jelasnya.

Kunjungan tersebut sekaligus membahas terkait Sentra Gakkumdu Pilkada, dan netralitas Kejati NTT dalam menghadapi Pilkada 27 November 2024 mendatang.

“Sebagai tindak lanjut rapat kerja kami dengan Jaksa Agung minggu lalu, kerap mengingatkan jajaran Kejati NTT untuk terus mengawal Pilkada, agar menjadi pesta rakyat yang jujur, adil, dan damai. Terkair isu ketidaknetralan di Kejaksaan belum ada, kami berharap tetap dipertahankan, tetap berkomitmen hingga Pilkada selesai,” tegasnya.

Baca juga: Kejati NTT Peringati Hari Sumpah Pemuda dengan Semangat Membangun Generasi Berintegritas

Lebih lanjut Stefano menuturkan ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Kajati NTT, antara lain terkait rekrutmen penerimaan PNS  Kejaksaan dan tes penerimaan jaksa yang saat ini kuota yang disediakan untuk kader atau bibit muda dari NTT masih sangat sedikit.

“Ini menjadi tugas saya untuk saya perjuangkan di komisi III, untuk disampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung RI. Untuk sarana prasaranan baik mobilisasi jaksa dalam penanganan kasus di NTT, berhubung NTT adalah provinsi kepulauan dari sisi anggaran harus ditambah. Kantor Kejaksaan juga sarananya masih banyak keterbatasan, perlu dilengkapi. Semuanya akan kami tuangkan dalam berita acara formil, untuk saya teruskan ke pihak Kejaksaan Agung dan akan saya perjuangkan agar hal tersebut dapat direalisasikan,” pungkasnya. (cr19)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS