DPRD Sebut RUPSLB Bank NTT Tidak Rasional 

"RUPS Bank NTT itu adalah kebutuhan bukan keinginan, karena kita akan berpindah KUB dari Bank DKI ke Bank Jatim, itu kebutuhan, harus diputuskan lewat RUPS Luar Biasa," kata Penjabat Gubernur Andriko, dalam konferensi pers, Rabu, 13 November 2024. 

Selain itu, lanjut Andriko  RUPS Luar Biasa juga perlu dilakukan untuk penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) yang merupakan bukti Bank NTT sudah ber-KUB, 

RUPS Luar Biasa juga perlu dilakukan juga harus dilakukan untuk pembahasan terkait kepemimpinan Plt Direktur Utama yang telah selasai masa jabatannya pada 7 November 2024. 

Terkait tiga alasan pentingnya dilakukan RUPS Luar Biasa tersebut, Andriko meminta seluruh pihak tidak menghubungkan dengan gelaran politik yang tengah berjalan saat ini.

"RUPS dan pilkada tidak ada hubungan, ini (RUPS) untuk kepentingan Bank NTT sebagai BUMD dan bank kebanggaan masyarakat NTT," tegas Andriko. 
  
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing juga menegaskan, pentingnya dilakukan RUPS Luar Biasa Bank NTT untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Utama Bank NTT defenitif yang telah mencapai tahapan assesment yang telah dilakukan tim assesor. 

Selain itu, RUPS juga akan membahas sejumlah hal lain, termasuk KUB Bank NTT dan Bank Jatim untuk pemenuhan MIM Bank NTT yang memiliki tenggat waktu 31 Desember 2024. 

"Perlu kami tegaskan, seperti yang sudah disampaikan Penjabat Gubernur memang hal-hal ini yang harus diputuskan melalui RUPS dan itu harus dilakukan mengingat waktu kita hanya dua bulan," jelasnya. 

Yohanis Landu Praing juga menepis pemberitaan sejumlah media yang menyebut adanya indikasi "perampokan" Bank NTT untuk kepentingan Pilkada NTT melalui RUPS Luar Biasa. 

"Tidak ada indikasi 'perampokan' Bank NTT dan segala macam melalui RUPS Luar Biasa, tidak seperti itu," tegasnya. 

Dirinya meminta agar Bank NTT tidak dibawa-bawa dalam politik khususnya di gelaran Pilkada NTT 2024 ini karena bisa berpengaruh pada risiko reputasi dan risiko hukum kepada Bank NTT. 

"Rencana ini (RUPS Bank NTT) jangan dibawa kemana-mana. 27 November ini gelaran akbar pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tolong Bank NTT jangan dibawa-bawa kasian," ujarnya. 

Dia menyebut, terdapat empat hal utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut, yaitu Kelompok Usaha Bank (KUB), penandatangan Share Holder Agreement (SHA) dan rotasi kepengurusan Bank NTT.

"Untuk RUPS tanggal 16 nanti berkaitan dengan KUB, karena untuk memperlancar keja sama dengan Bank Jatim harus diputuskan dan pendelegasian yang harus dilakukan yang mana untuk penandatanganan terkait dengan Share Holder Agreement oleh Pj Gubernur yang diberikan kewenangan di dalam RUPS," ujarnya.

Dalam topik kedua, kata dia, akan dibahas terkait dengan pemberian kewenangan kepada Plt Dirut untuk penandatanganan CSSR atau turunan dari SHA, dan diberikan kewenangan untuk negosiasi valuasi saham antra Bank Jatim dan Bank NTT.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan periodesasi kepengurusan juga akan dibahas dalam RUPS. Agenda Selanjutnya, terkait dengan rotasi kepengurusan. Landu Praing menyebut pergantian atau rotasi pengurus bank NTT merupakan hal yang biasa.

“Kami sampaikan bahwa rotasi dan pemberhentian itu adalah hal yang lumrah dan dalam perjalanan sebuah perusahaan. Karena itu semua diputuskan di dalam RUPS Luar Biasa,” katanya.

Dia menegaskan, pelaksanaan RUPS ada mekanismenya. RUPS tanggal 16 November akan diundang secara hybrid seluruh pemegang saham. Sedangkan, Wali Kota Kupang dan Bupati Kupang akan hadir secara langsung. 

Menurut dia, KUB tersebut terkait kolaborasi dan sinergi bersama antar Bank. Ia menilai, tata kelola Bank Jatim cukup baik dari aspek kesehatan Bank. Dengan demikian Bank NTT bisa diperbaiki bersama.

"Bank NTT tidak akan turun jadi BPR. Karena saat ini kita sudah jalan sangat smooth dengan bank Jatim dan kami terus berkoordinasi dengan bank Jatim serta teman-teman yang ditunjuk dalam tim KUB, setiap hari kami koordinasi terkait data," ungkapnya.

Landu Praing mengungkapkan, KUB dengan Bank DKI yang batal dilanjutkan. Sebab, terdapat beberapa item yang tidak bisa dipenuhi. 

"Mereka (Bank DKI) minta saham sebesar 51 persen. Ini bukan kolaborasi lagi tapi akuisisi dan kami pertimbangkan dengan keadaan kita di NTT," kata dia. 

Dia menambahkan, memang saat ini ada kekurangan pengurus di Bank NTT seperti Direktur Utama, Direktur Kredit, Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Namun dalam perjalanannya Komisaris sudah memperoleh ketentuan dari OJK terkait hasil proper test.

Target Laba

Bank NTT sendiri menyampaikan target laba hingga akhir tahun 2024 yakni Rp 231 miliar. Saat ini Bank NTT sudah membukukan laba sebesar Rp 210 miliar. Landu Praing optimis sisa target laba bisa dipenuhi. 

"Sampai bulan Desember kita akan mengejar untuk memenuhi target pada akhir tahun," katanya. 

Dia menyebut, kinerja Bank NTT tahun 2024 meningkat di banding tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari Dana Pihak Ketiga atau DPK, kredit dan aset yang terus mengalami peningkatan. Setidaknya, Bank NTT mengalami peningkatan 53 persen laba pada 2024.

"Ini yang kami sampaikan ke teman-teman, agar menjadi informasi yang berimbang, agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan Bank NTT,” katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS