DPRD Sebut RUPSLB Bank NTT Tidak Rasional 

Urus Bencana 

Yohanes menyarankan agar RUPS LB ditunda dan mendahulukan pengurusan terhadap para korban bencana erupsi Ile Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim). 

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan, mestinya semua pihak yang berkepentingan dengan Bank NTT agar ikut memahami kondisi kebencanaan yang sedang terjadi di pulau Flores. 

"Agar memahami kondisi yang saat ini terjadi di Flores. Tentu seluruh kepala daerah (pemegang saham) sedang berpikir nasib rakyat disana. Tinggalkan itu kita sama-sama urus bencana dulu," katanya. 

Yohanes mengatakan, para kepala daerah terutama yang wilayahnya terdampak akibat erupsi, mesti melakukan langkah-langkah mitigasi di daerah dibanding mengurus RUPS LB Bank NTT. 

Ia mempertanyakan nurani dan empati dari para pemegang saham yang jika tetap melaksanakan RUPS LB ditengah suasana bencana melanda sebagian besar wilayah NTT. 

"Seluruh kepala daerah jangan terpancing. Jangan dianggap karena punya saham jadi lupa rakyat. Itu uang rakyat," tegasnya. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Bonifasius Burhanus menambahkan, hampir seluruh kepala daerah di NTT merupakan Penjabat. Sehingga, mestinya RUPS LB Bank NTT bisa menunggu proses Pilkada usai. 

Bonifasius Burhanus mengatakan, DPRD akan melakukan konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI untuk menyikapi persoalan ini. 

"Kita ini lagi bahas penyertaan modal. Kita gantung saja dulu pernyataan modalnya. Sambil menunggu kepastian," kata dia. 

Bonifasius mengatakan, saat ini Pemprov NTT sedang mengajukan Banmus untuk menindaklanjuti pembahasan ranperda yang salah satunya adalah penyertaan modal ke Bank NTT. 

Dia menyinggung kembali sikap Bank NTT beberapa waktu terakhir tidak dilakukan penyertaan modal. Pangkal dari itu karena Gubernur NTT sebelumnya melarang direksi Bank NTT bertemu DPRD. 

Bonifasius menyebut, jika perjalanan sebelumnya itu berlangsung lancar, wajah Bank NTT saat ini justru jauh lebih baik. Sehingga, target pemenuhan modal itu bisa tercapai sesuai harapan. 

"Besok di Bapemperda kami diskusikan lagi itu. Kita berpikir menyelematkan Bank NTT tapi orang lain tidak. RUPS itu tidak sesuatu yang mendesak sebenarnya," ujar dia. 

Dalam situasi seperti Pilkada ini, pandangan orang akan berbeda. Sebab, RUPS LB dilakukan terburu-buru. Padahal, agenda itu bisa dilakukan selepas Pilkada.