Senator Paul Liyanto Bertemu Komisi V DPRD NTT Bahas Tugas Belajar ASN dan Persoalan Desa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Rosalia Andrela

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Senator DPD RI asal Dapil Provinsi NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto mengadakan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTT.

Pertemuan itu dalam rangka membahas persoalan yang berkaitan dengan tugas dan izin belajar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai persoalan yang terjadi di desa.

Kedatangan Paul Liyanto disambut oleh Wakil Ketua Komisi, Agustinus Nahak bersama empat anggota komisi yakni Agustinus Bria Seran, Reni Marlina Un, Paulus Lobo dan Marianus Manis.

“Kemarin saya di BKD mereka sedang membahas Ranperda, terkait tugas belajar dan izin belajar dari ASN terutama untuk tenaga kesehatan. Ini sangat penting dengan kondisi NTT yang termasuk daerah 3T. Saya melihat banyak kepala daerah belum paham tentang ini, sehingga ASN kita mau sekolah dan sangat sulit,” ujar Paul Liyanto pada Rabu, 13 November 2024.

Anggota DPD RI empat periode ini juga menambahkan pasca undang-undang terbaru tentang masa jabatan 8 tahun bagi kepala desa, perlu ada kecakapan untuk mengelola dana desa dan memanfaatkan Bumdes untuk mendorong perekonomian desa serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Data yang kami peroleh dari Dinas PMD NTT ada 3.100 desa, tetapi hanya 73 Bumdes yang terakomodir dengan baik. Saya bandingkan dengan provinsi lain, Bumdes mereka di sana sudah sama dengan Transmart, Alfamart, Indomaret dan berjalan hingga saat ini,” jelasnya.

Paul berdiskusi dan mendengarkan masukan dari anggota Komisi V DPRD NTT terkait temuan di masyarakat hal-hal tersebut bisa dicatat dan disampaikan dalam rapat di Jakarta.

Sementara itu, Agus Nahak turut menyampaikan masukan terkait pendidikan dan desa.

Baca juga: Abraham Paul Liyanto Motivasi Mahasiswi UCB yang Praktik Mengajar di SD GMIT 1 Kuanino

Menurutnya seleksi CPNS dan PPPK yang ada saat ini belum mengakomodir putra-putri daerah, karena memungkinkan bagi pelamar dari daerah di luar NTT untuk melamar.

Selain itu Agus juga meminta agar wacana pemekaran Provinsi untuk Wilayah NTT, bisa terealisasikan mengingat wilayah Flores dan Sumba berpotensi menjadi provinsi baru.

Reni Marlina Un juga menuturkan terkait Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang menurutnya tidak memiliki aturan masa jabatan yang jelas, dan gaji BPD yang diambil dari ADD karena belum ada tersebut.

Dalam kunjungannya ke masyarakat, Reni juga mendapatkan informasi bahwa dalam mengelola dana desa para Kepala Desa didampingi oleh Pendamping Desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Namun banyak terjadi, Pendamping Desa hanya dilibatkan saat perencanaan setelah itu, para pendamping diabaikan.

Lalu terkait pendidikan banyak anak-anak yang lulus kuliah namun kembali ke kampung, tidak bekerja dan tidak tersedia lapangan pekerjaan sehingga angka kriminalitas meningkat.