Zulkifli Hasan Ingin Sederhanakan Aturan Penyaluran Pupuk di Indonesia

POS-KUPANG.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan atau disingkat Menko Pangan, Zulkifli Hasan  kini bertekad menyederhanakan aturan penyaluran pupuk kepada para petani di Indonesia. Langkah ini dianggap paling tepat, karena selama ini penyaluran pupuk bagi para petani selalu dirundung masalah.

Menko Pangan RI, Zulkifli Hasan  mengatakan itu pasca mencermati berbagai fenomena penyaluran pupuk dalam negeri. Atas semua fenomena itulah Ketua Umum PAN pun menyatakan akan menyederhanakan aturan tata Kelola pupuk bersubsidi untuk para petani di Indonesia.

Dikatakannya, saat ini sudah terlalu banyak aturan yang mengatur tentang penyaluran hingga penebusan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu di hari-hari yang akan datang, persyaratannya akan disederhanakan sehingga petani pun tak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsi tersebut.

"Saya sudah rapat dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, Menteri Kehutanan dan Lingkungan dan berdiskusi panjang dengan Pupuk Indonesia ternyata persoalan penyaluran pupuk ini ruwet, rumit, persyaratannya macam-macam," ujar Zulkifli Hasan kepada awak media, Senin 11 November 2024.

Masalah lain yang disoroti Zulhas ialah kondisi finansial petani. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia, banyak petani yang tidak memiliki uang untuk menebusnya. 

Dalam banyak kasus, mereka terpaksa meminjam terlebih dahulu agar bisa memperoleh pupuk tersebut.

Selain itu menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut juga tidak ingin petani menjadi korban dari kebijakan perangkat pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. 

"Karena penebusan pupuk itu harus ada usulan petani, harus ada SK bupati. Lah kalau bupatinya enggak cocok sama suatu lurah, bisa-bisa enggak dikasih pupuknya," kata dia.

"Masa gara-gara urusan politik, persoalan pupuk untuk petani jadi kena imbasnya, inilah yang harus dipangkas," sambungnya.

Zulhas menyoroti pentingnya ketersediaan stok dan distribusi pupuk subsidi yang tepat waktu bagi petani, terutama pada musim tanam. 

Ia berharap, pupuk selalu tersedia bagi petani di waktu yang tepat sebab pupuk adalah kunci keberhasilan panen yang optimal.

"Maka dari itu peran strategis ketersediaan pupuk di seluruh wilayah Indonesia perlu diperhatikan, agar tidak ada lagi kendala yang dialami oleh para petani," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal juga menekankan terkait pentingnya penyederhanaan tata kelola pupuk subsidi dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan stakeholder terkait.

"Pupuk Indonesia menyadari bahwa tata kelola pupuk bersubsidi tetap perlu disempurnakan, rengan masukan dari stakeholders dan kolaborasi dengan pemerintah serta kementerian, ini dapat menjadi kunci untuk menuju swasembada pangan," paparnya.

Sebagai upaya untuk mendukung penyaluran pupuk yang lebih mudah dan tepat sasaran, pemerintah telah mengoptimalkan penggunaan Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).