Diskusi Bersama Mahasiswa Undana, Kepala Ombudsman NTT Soroti Praktik Pungutan Komite di Sekolah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menyoroti praktik pungutan komite di SMA/SMK negeri yang, meskipun telah diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, seringkali tidak dipatuhi oleh sejumlah sekolah. 

Permasalahan tersebut disampaikan Darius menghadiri acara Pelatihan Advokasi di Aula Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Jumat 8 November 2024.

"Pungutan komite yang tidak sesuai aturan bisa berisiko pada praktik korupsi di sekolah," ujar Darius dalam keterangan tertulis yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa 12 November 2024.

Menurut darius kegiatan itu diikuti oleh para mahasiswa semester VII, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam advokasi hukum, khususnya dalam mendukung persiapan mereka menuju dunia kerja.

Dalam diskusi itu juga, Darius mengangkat beberapa isu utama terkait layanan publik di berbagai sektor di NTT, meliputi pendidikan, kesehatan, perhubungan, serta pertanian dan peternakan. 

Lebih lanjut, ia menyinggung kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan guru honorer di sekolah swasta mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah kebijakan yang dinilai kurang memihak guru-guru honorer.

Di sektor kesehatan, Darius menyampaikan berbagai kendala, seperti keterbatasan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit, kurangnya tenaga kesehatan yang berkualifikasi, serta pembatasan hari rawat pasien. 

"Hal-hal ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat NTT," ungkapnya.

Permasalahan lain yang dibahas terkait dengan tingginya tarif peti kemas di NTT, yang berdampak langsung pada harga barang kebutuhan masyarakat. 

Darius juga menyoroti perlunya pedoman tarif yang lebih adil serta peningkatan standar prasarana pengujian kendaraan. Tingginya tarif transportasi, menurut Darius, berkontribusi terhadap inflasi yang cukup tinggi di NTT.

Di sektor pertanian dan peternakan, Darius menyoroti permasalahan pupuk bersubsidi yang selalu menjadi keluhan petani akibat kuota yang tidak memadai dan sistem distribusi yang sulit dijangkau. 

Baca juga: Ombudsman NTT Tanggapi Keluhan INSA Terkait Layanan di Pelabuhan Bolok

Ia juga membahas tata niaga ternak sapi, yang dianggap masih tidak menguntungkan peternak karena harga dan proses distribusi yang kurang berpihak kepada mereka.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Undana dalam meningkatkan kapasitas advokasi mereka serta terlibat aktif dalam memperbaiki layanan publik di NTT. 

Darius juga menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Undana atas terselenggaranya kegiatan yang penting ini.

"Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para mahasiswa dan turut mendukung peningkatan kualitas layanan publik di NTT," tutup Darius. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS