Pemprov NTT Arahkan Pemda Mandiri Pangan Lokal Sambut Program Makan Bergizi Gratis

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengarahkan pemerintah daerah (pemda) 22 kabupaten/kota di NTT untuk menyiapkan kemandirian pangan. 

Langkah itu dalam rangka menyambut penerapan program Makan Bergizi Gratis yang segera dilaksanakan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

“Saat ini dibawah Pemerintahan Presiden Prabowo dengan program besarnya yaitu dengan makan gratis maka kita harus selaraskan dengan mandiri pangan agar bahan pangan yang digunakan untuk program makan gratis berasal dari hasil bahan pangan di NTT," ujar Penjabat Gubernur NTT Dr Andriko Noto Susanto, Sabtu 2 November 2024.

Menurut Andriko Susanto, dampak dari adalah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga membantu upaya menuju Generasi Emas 2045.

“Mulai saat ini anak-anak harus diberikan makanan bergizi gratis oleh pemerintah sehingga pertumbuhan fisik dan mental mereka akan baik, dimana ini sejalan dengan tujuan kita mempersiapkan dan menyongsong generasi emas 2045 dan menjadi pemimpin masa depan yang handal kedepannya dalam membangun daerah kita,” katanya di Manggarai Timur dalam kunjungan kerjanya. 

Andriko Susanto menjelaskan, banyak potensi dari berbagai sektor yang bisa dikembangkan di wilayah NTT untuk bisa mengatasi persoalan kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan stunting.

Menurut dia, produksi makanan di NTT seperti berlimpah, padi punya, jagung, pisang umbi-umbian hingga sorgum serta sektor perikanan. Potensi itu harus diolah dan dikembangkan sebagai kekuatan dadar membangun pangan. 

"Jangan ada lagi impor tetapi kita dapat membuat swasembada pangan berbasis sumber daya lokal yang ada sebagai basis menuju mandiri pangan," ujarnya.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Pemerintah diwajibkan untuk fokus dalam mengoptimalkan pangan lokal sebagai bahan pangan utama bagi masyarakat.

Untuk itu, dia harap sumber daya lokal menjadi basis menuju mandiri pangan. Baginya pola impor sama seperti mengeluarkan uang ke luar daerah. Hasilnya perputaran ekonomi menjadi lambat. 

"Selanjutnya saat ini memasuki musim hujan saya berharap untuk para petani sudah mulai menanam dengan bantuan bibit yang diberikan sehingga hasil panen nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

Selain mengarahkan mengenai hal itu, Andriko Susanto juga mengingatkan kepala daerah untuk mengawal dan menjembatani proses Pilkada hingga terpilihnya kepala daerah definitif. 

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di NTT Mulai Januari 2025, Anggaran Rp 8 Triliun per Tahun

Dia meminta pemilih yang belum terdaftar agar dibantu pemerintah untuk bisa mendaftar sebagai daftar pemilih tetap. Sebab, itu merupakan hak dari masyarakat memperoleh kesempatan dalam Pilkada. 

"Kemudian netralitas ASN dan para pimpinan wilayah dari tingkat yang paling bawah harus netral tidak boleh berpolitik praktis," tambah dia. 

Penjabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan menyampaikan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Manggarai Timur terus mengalami penurunan. 

Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dari angka 9,11 persen di tahun 2022 menjadi 5,3 persen di tahun 2023 dan terus mengalami penurunan dengan upaya-upaya yang telah pemerintah daerah jalankan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus melakukan pendekatan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program-program tanaman pangan seperti jagung dan lainnya. 

Dia optimis komoditi jagung menjadi pilihan utama untuk peningkatan pendapatan. Dalam hitungan, hasil panen mencapai 8 ton per hektar. Sementara harga satuan jagung per kilogram adalah Rp 4 ribu dengan biaya produksi Rp 8 juta. 

"Ada selisih 24 juta dan kalo dalam 1 tahun 2 kali tanam berarti 48 juta sehingga ini bisa menjadi langkah yang baik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem," ungkap Boni.

Dari agenda penurunan angka stunting dari angka e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) angka stunting terus menurun dari Februari tahun 2023 diangka 9,0 persen dan Februari 2024 sebesar 8,6 persen hingga posisi saat ini berasa di angka 8,3 persen. 

Ia menjelaskan, pendekatan penurunan stunting dengan cara mewajibkan seluruh desa menganggarkan pemberian makanan tambahan dimana target utamanya yakni pada Ibu hamil agar sejak dalam kandungan hingga lahir bayi mendapat asupan nutrisi yang cukup sehingga dapat mencegah terjadinya stunting. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS