Kumpulan Soal Asesmen Sumatif PPKn dan Kunci Jawabn SMA Kelas 12, Soal SAS PKN Semester 1-2024

6. Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
a. Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
b. Eksekutif , Yudikatif , federatif .
c. Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
d. Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
e. Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .

Jawaban: C

7. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
a. diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
b. dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
c. diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
d. diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
e. dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .

Jawaban: E

8. Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
a. 2 dan 5 .
b. 2 dan 3 .
c. 3 dan 4 .
d. 4 dan 5 .
e. 1 dan 3

Jawaban: A

9. Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
a. nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
b. nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
c. niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
d. nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
e. nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .

Jawaban: B

10. Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
a. nilai sosial .
b. nilai praktis .
c. nilai ideal .
d. nilai instrumental .
e. nilai religius .

Jawaban: C

11. Agresi/invasi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase merupakan contoh ancaman . . . .

a. Ideologi
b. Politik
c. Ekonomi
d. Militer
e. Sosial budaya

Jawaban: D

12. Di bawah ini merupakan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar, kecuali....

a. melalui musyawarah khusus
b. melalui plebisit
c. melalui sidang badan legislatif
d. melalui referendum
e. melalui rapat paripurna