DPR Respon Permintaan Menteri HAM: Kita Lihat Dulu, Rp 20 T itu Masuk Akal atau Tidak

POS-KUPANG.COM – Pernyataan Menteri HAM atau Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai yang meminta Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM RI, mendapat respon langsung dari Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.

Dikatakannya, permintaan Menteri HAM itu harus dikaji terlebih dahulu. Permintaan dana itu juga harus disesuaikan dengan kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

"Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan (Kementerian HAM), sehingga anggarannya naik dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat, apakah permintaan itu masuk akal atau tidak," ujar Adies Kadir ketika ditemui awak media di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Dikatakannya, apapun yang diajukan selama hal tersebut rasional, itu harus dipenuhi. "Jadi, sebenarnya apa pun yang diajukan, selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi. Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita," ujar Adies Kadir sebagaimana dilansir Pos-Kupang.Com dari Kompas TV, Rabu 23 Oktober 2024. 

"Apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, setiap permintaan harus disertakan dengan konsep yang jelas. 

"Misalnya seperti BNN, badan penanggulangan narkotika nasional, nah ini kan juga anggarannya mestinya kalau memenuhi keinginan mereka, itu juga mungkin naiknya juga akan berlipat-lipat," ucapnya. 

"Tapi kan pemerintah mengatur bagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan keadaan dari badan negara kita," lanjutnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Natalius Pigai meminta langsung kepada Presiden Prabowo untuk menyiapkan anggaran bagi kementeriannya dan jumlahnya harus dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.

Menurut Natalius Pigai, anggaran Kementerian HAM saat ini sebesar Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

Karenanya Natalius Pigai meminta tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya. Hal itu sangat diperlukan, karena pagu kementeriannya dinilai terlalu amat sangat kecil.

Baca juga: Prabowo Terima Kunjungan PM Timor Leste, Indonesia Komitmen Memainkan Peran Strategis di Kawasan 

Perombakan anggaran juga, lanjut Adies Kadir, dinilai perlu dilakukan, karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, 22 Oktober 2024. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS