Kader Partai Golkar Timor Tengah Utara Agustinus Tulasi Resmi Dipecat dari Keanggotaan

Hal ini secara jelas melawan instruksi partai. Oleh karena itu, secara organisatoris DPD Partai Golkar mengambil sikap tegas memecat yang bersangkutan dari keanggotaan Partai Golkar.

"Jadi, anggota saja tidak apalagi kader. Idealnya yang tepat adalah beliau mantan kader,"ujarnya.

Kristoforus mengatakan, pihaknya belum menginformasikan kepada yang bersangkutan mengenai keputusan tersebut.

Meskipun demikian, hasil risalah telah disampaikan kepada yang bersangkutan ketika masih ada di dalam grup WhatsApp DPD Partai Golkar Kabupaten TTU.

Klaim Agustinus Tulasi yang menyatakan bahwa dirinya adalah Kader Partai Golkar bagian dari hak yang bersangkutan.

Di sisi lain, pertimbangan hubungan menjadi salah satu alasan pemecatan yang bersangkutan tidak dipublikasikan.

Langkah tersebut dimaksudkan agar ketika ia hijrah ke partai lain, dia bisa diterima dengan baik. Namun, ketika pernyataan tersebut keluar maka, Partai Golkar terpaksa secara tegas mengatakan bahwa dia sudah dipecat.

Apabila partai lain hendak menerima dia bergabung dengan partai tersebut maka, mereka menerima kader yang dipecat Partai Golkar. Karena, melanggar disiplin organisasi.

Baca juga: NTT Memilih, Ketua Dewan Pertimbangan Optimis Golkar Timor Tengah Utara Raih Delapan Kursi

Perihal surat pemecatan tersebut, kata Kristoforus, akan diantar kepada yang bersangkutan.

Selain itu, keputusan Agustinus Tulasi mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dari partai lain tidak akan berimbas pada Partai Golkar karena, dia bukan anggota partai lagi.

Sebelumnya, Mantan Anggota Partai Golkar Kabupaten TTU, Agustinus Tulasi menyatakan dukungan terhadap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu (Paket SIAGA).

Dalam deklarasi dukungan itu,  Agustinus Tulasi menyebut dirinya sebagai kader terbaik partai Golkar Kabupaten TTU. 

Dalam deklarasi dukungan itu, Agustinus Tulasi menyebut Paket SIAGA merupakan representasi dari keinginan atau kehendak masyarakat di Provinsi NTT. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS