Komisi Informasi NTT Gelar Lomba Pidato PPID Pemprov NTT dalam Rangka Hari Hak untuk Tahu Sedunia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Lomba Pidato antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kominfo Provinsi NTT pada Jumat, 4 Oktober 2024 ini diikuti oleh 10 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTT.

Ketua Komisi Informasi NTT, Daniel Tonu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Hari Hak untuk Tahu Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 28 September.

Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses terhadap informasi publik serta hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang transparan.

Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Baca juga: Panen Cabai di Rukun Lima, Camat Ende Selatan Sebut Solusi Tekan Inflasi Daerah 

"Peringatan ini juga menjadi pengingat akan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam mendorong kebebasan informasi, seperti pembatasan akses dan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Daniel. 

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Komisi Informasi untuk mengajak seluruh perangkat daerah membudayakan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari demokrasi yang sehat.

Lomba pidato antar PPID ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh Komisi Informasi NTT. Walaupun awalnya diharapkan bisa diikuti oleh sekitar 39-41 OPD, hanya 10 OPD yang berani mendaftarkan diri. 

"Kami berharap tahun depan seluruh PPID dari perangkat daerah Pemprov NTT dapat ikut serta," harap Daniel.

Ketua Panitia Lomba, Germanus Atawuwur, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk respon terhadap Indeks Keterbukaan Informasi Publik NTT yang masih tergolong sedang.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu adanya upaya untuk lebih menggenjot kesadaran akan keterbukaan informasi publik, khususnya melalui peran PPID di setiap OPD.

Baca juga: PLN Perkuat Pendekatan Sosial dan Budaya dalam Pengembangan PLTP Ulumbu

"Kami rancang khusus kegiatan ini untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sayangnya, dari lebih 40 OPD yang ada, hanya 10 OPD yang berpartisipasi. Namun demikian, kami berharap peserta yang ikut dapat berkompetisi dengan baik dan menjadi agen perubahan dalam mempromosikan keterbukaan informasi," ungkap Germanus.

Lomba ini bertujuan untuk memberikan penyegaran dan membumikan pentingnya peran PPID dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan, terutama dalam menghadapi era digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

"Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi informasi dan layanan publik," ujarnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS