Berita NTT
Warga DAS Noelmina dan Benain 'Dihantui Bencana' RPDAS Terpadu Perlu Bottom Up
pengelolaan DAS di NTT sudah diatur perannya dimana untuk DAS Noelmina-Benain merupakan kewenangan pemerintah pusat
Penulis: Edi Hayong | Editor: Rosalina Woso
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Edi Hayong
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Permasalahan yang kerap dihadapi warga yang menghuni area sepanjang DAS Noelmina dan Benain setiap tahun 'dihantui bencana' banjir.
Pemerintah Provinsi NTT tentu salut dengan kerjasama antara BPDAS Benain-Noelmina, Forum DAS NTT dan ICRAF Indonesia dalam menggelar kegiatan konsultasi publik Rancangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu Benain dan Noelmina di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tetapi yang wajib diperhatikan adalah perlu bottom up atau melibatkan warga yang merasakan langsung dampak di lapangan. Data primer dari lapangan sangat penting dijadikan rujukan sehingga bisa dijadikan dasar untuk penyusunan RPJMD jangka panjang.
Hal ini disampaikan Sekda NTT, Kosmas Lana saat membuka kegiatan kegiatan konsultasi publik RPDAS di Hotel Harpel Kupang, Rabu, 2 Oktober 2024.
Baca juga: Kepala BPJN NTT Cerita Ruas Jalan Naioni Kota Kupang Sebelum Disentuh Inpres
Tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan ini, Kepala BPDAS Benain Noelmina, Klodolfus Tuames, Ketua Forum DAS NTT, Ludji Michael Riwu Kaho, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDAS Benain Noelmina, Bayu Adrian Victorino dan Direktur ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata.
Kosmas Lana mengatakan, pengelolaan DAS di NTT sudah diatur perannya dimana untuk DAS Noelmina-Benain merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan DAS di Sumba dan Flores menjadi kemenangan pemerintah Provinsi NTT.
Terkait dengan pengelolaan DAS Noelmina-Benain, kata Kosmas, memang selama ini terus dilakukan pembahasan untuk mencegah dampak yang lebih luas dari bahaya banjir.
"Warga di sepanjang DAS Noelmina-Benain memang 'dihantui bahaya' banjir. Perlu diketahui bahwa Sub DAS cukup banyak. Pertanyaannya sudahkah terintegrasi Sub DAS dengan DAS utama ini perlu solusi dari para pihak," kata Kosmas.
Kosmas berharap Rancangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu Benain dan Noelmina ini diharapkan dibahas secara baik dengan melibatkan data primer (bottom up) karena bakal dijadikan dasar penyusunan RPJMD NTT 2025-2029.
"Saya mau sampaikan bahwa air itu sumber kehidupan sehingga perlu diantisipasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Mari kita jaga lingkungan sepanjang DAS agar tetap Lestari untuk generasi selanjutnya," pungkas Kosmas.
Sementara Ketua Forum DAS NTT Ludji Michael Riwu Kaho rancangan terbaru RPDAST untuk DAS Benain dan Noelmina disusun oleh Forum DAS NTT, bekerja sama dengan ICRAF Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT, dan BPDAS Benain Noelmina.
“Rekomendasi dalam RPDAST ini meliputi tindakan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan DAS dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko,” kata Ludji Michael Riwu Kaho.
Tujuannya untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait prioritas dan sasaran pembangunan di DAS tersebut.
Konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RPDAS sebagai upaya terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Sementara Peneliti ICRAF Ni’matul Khasanah mengatakan, banyak DAS di Indonesia mengalami kerusakan dan degradasi, termasuk DAS Benain dan Noelmina.
Menurut temuan Forum DAS dan ICRAF – yang membantu monitoring dan evaluasi – DAS Benain dan Noelmina telah mengalami penurunan kapasitas penyangga.
Penurunan itu diindikasikan dengan meningkatnya luasan lahan kritis dan frekuensi bencana seperti kekeringan, banjir, erosi, dan longsor.
“Berdasarkan kajian hidrologi yang kami lakukan, 47 persen dari areal DAS Benain (sekitar 152 ribu ha) berada dalam kondisi kritis, memerlukan intervensi seperti reboisasi intensif, penerapan teknik konservasi tanah dan air, serta pembangunan prasarana air hujan. Di DAS Noelmina, 62 persen dari arealnya (116 ribu ha) juga berada dalam kondisi serupa, membutuhkan intervensi yang sama,” kata Ni’matul Khasanah.(*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.