Said Abdullah: Wajar Tokoh Nasional Dipanggil ke Hambalang, Prabowo kan Presiden Terpilih

POS-KUPANG.COM – Politisi PDIP, Said Abdullah angkat bicara merespon Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah tokoh nasional ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Para tokoh penting nasional tersebut telah dipanggil ke Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pekan lalu. 

Pemanggilan tersebut dilakukan Prabowo Subianto menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 2024-2029 serta pengumuman menteri dalam kabinetnya bersama Gibran Rakabuming Raka dalam waktu dekat ini.

Pada momen tersebut, tak satu kader PDIP dipanggil ke Hambalang. Yang dipanggil adalah sejumlah tokoh penting nasional tanpa sosok yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Atas fakta tersebut, Said Abdullah angkat bicara. Ia menyebutkan bahwa PDIP sama sekali tidak terganggu dengan keadaan itu. Ia malah yakin, kalau Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnputri tetap dekat. 

Said menilai wajar jika Prabowo memanggil banyak tokoh ke Hambalang, karena dia merupakan Presiden Terpilih RI.

Adapun, sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ke Hambalang di antaranya adalah Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Kemudian, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra dan Kabais Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo. 

Menurut Said, Prabowo mulai menyeleksi kandidat yang akan menjadi menterinya nanti dan pemanggilan tersebut merupakan bagian dari profiling dari para pembantunya di kabinet nanti.

"Wajar-wajar saja kalau banyak tokoh dipanggilin atau datang satu per satu ke Hambalang karena bagaimanapun de facto dan de jure, Pak Prabowo adalah presiden terpilih," ungkapnya.

"Pak Presiden terpilih mulai menyeleksi, mulai melihat profil orang, profil tokoh baik yang di partai politik maupun yang non-partai politik. Itu kan memang kewenangan yang melekat pada presiden terpilih," imbuh Said.

Sementara itu, soal pertemuan Megawati dan Prabowo, Said mengatakan tinggal menunggu hari. Namun, jadwal pertemuan kedua tokoh itu masih dirahasiakan hingga saat ini.

"Bagi PDIP, detik-detik pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo tinggal menunggu hari," kata Said.

Di sisi lain, Said meminta agar rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu tidak ditafsirkan macam-macam, karena pertemuan tersebut merupakan wujud para pemimpin bangsa yang akur.

"Pada saat yang sama ketika bertemu, tolonglah harapan saya letakkan pertemuan ini untuk menunjukkan bahwa para pemimpin kita adem-adem saja, akur-akur saja, baik-baik saja silaturahmi terbangun," jelasnya.

Said membantah bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai langkah bagi-bagi kekuasaan. 

Dia memastikan kabar tersebut tidaklah benar.

"Kalau itu memang yang diinginkan oleh kita semua maka tidak ada tempat bahwa pertemuan itu bagian dari bagi-bagi kursi kekuasaan. Tidak ada itu. Bahwa pertemuannya itu dalam waktu dekat, pasti," pungkasnya.

Kabinet Diumumkan 21 Oktober

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sempat membocorkan bahwa kabinet baru Prabowo-Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang.

Lalu, sidang kabinet Prabowo-Gibran akan digelar pada 23 Oktober 2024.

Adapun pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 nanti rencananya dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.

Luhut pun mengatakan Prabowo juga sudah bilang kepadanya akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober itu.

"Kemarin dia bilang mengaku dilantik tanggal 20 (Oktober), 21 aku umumkan kabinet ku aku lantik, terus sidang kabinet 23," kata Luhut pada acara peluncuran buku Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik karya Laksamana TNI (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.

Baca juga: Berniat Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi, Diskusi Para Tokoh Nasional Malah Dibubarkan

Baca juga: Eko Patrio Diangkat Jadi Sekjen PAN, Zulkifli Hasan: Dia Sukses Pimpin Jakarta

Sebagai informasi, kabarnya, Prabowo akan menambah jatah kursi kementerian hingga lebih dari 40 di kabinet pemerintahannya bersama Gibran mendatang.

Atas dasar itu, banyak pihak yang menduga bahwa Prabowo sedang bagi-bagi kekuasaan, mengingat pemerintahan Prabowo mendatang didukung koalisi yang besar, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, hingga kini jumlah pasti kementerian Prabowo-Gibran itu masih dalam tahap pembahasan.

Pasalnya, belum ada pernyataan resmi mengenai jumlah kementerian yang akan mengisi Kabinet Prabowo-Gibran tersebut. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS