Bawaslu NTT Deklarasi Netralitas ASN dan TNI-Polri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bawaslu NTT menggelar deklarasi netralitas ASN, TNI dan Polri. 

Acara digelar di Hotel Aston Kupang, Senin 30 September 2024. Penjabat Gubernur NTT, Dr Andriko Noto Susanto bersama pimpinan Forkopimda hadir dalam agenda sebagai upaya pencegahan keterlibatan ASN, TNI/Polri dalam politik praktis. 

Ketua Bawaslu NTT, Nonato Sarmento mengatakan tahapan kampanye sedang dilakukan. Bawaslu diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan. 

"Tugas berat karena banyak pihak yang harus diawasi. Jumlah kami sebagai pengawas pemilu tidak terlalu banyak," kata dia. 

Untuk itu, Nonato Sarmento meminta keterlibatan partisipasi dari berbagai pihak untuk terlibat dalam pengawasan. Pilkada kali ini, menurut dia, harusnya bisa mewujudkan integritas yang membawa NTT menjadi Provinsi yang lebih makmur. 

Dalam pelaksanaan deklarasi pilkada damai yang diselenggarakan oleh Polda NTT maupun beberapa agenda sebelumnya, terlihat suasana pasangan calon yang saling merangkul. Dia bilang itu menjadi perhatian dan nilai lebih menjaga kondusifitas Pilkada. 

Semua kekuatan dan kekompakan maupun kesejukan kompetisi yang ada paslon, hendaknya bisa ditularkan ke konstituen dan tim pemenangan. ASN, TNI/Polri, menurut dia, selalu dituntut untuk netral. 

"Dengan tidak berpihak kepada calon daerah manapun. Kita harapkan ASN maupun TNI/Polri tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu yang dapat mengancam keutuhan bangsa," ujarnya. 

Nonato Sarmento mengajak para pihak bisa menjaga netralitas para ASN dan TNI/Polri. Dalam pemetaan kerawanan Pilkada, isu netralitas ASN menjadi rawan ketiga dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah, sejak bulan Februari 2024, Bawaslu NTT telah menerima laporan mengenai netralitas ASN," kata dia. 

Nonato Sarmento mengatakan, deklarasi itu menjadi momentum baik. Hal itu juga sebagai bagian dari evaluasi agar memastikan pelaksanaan Pilkada kali ini, ASN dan TNI/Polri bisa mengikuti ketentuan agar tetap netral. 

Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiyono dalam sambutannya mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan, netralitas berarti tidak berpihak pada pihak manapun. 

Netralitas juga berarti seseorang bisa menjaga jarak dengan orang lain. Tujuan deklarasi itu, untuk menjamin adanya independensi dari tiga institusi itu. 

"Netralitas bukan hanya merupakan kewajiban untuk tapi tentu juga tanggung jawab moral dalam mendukung proses demokrasi yang bersih, adil dan transparan," Brigjen Pol Awi. 

Deklarasi itu sebagai tanda agar ASN dan TNI/Polri untuk tidak melakukan hal-hal yang mempengaruhi hasil Pilkada. Integritas proses Pilkada bisa dijaga. Baginya, ASN dan TNI/Polri sebagai pilar netralitas. 

Kondisi itu tentu harus memberi dampak agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Itu juga menerapkan nilai Pancasila. 

Brigjen Pol Awi mengatakan, selain menjaga netralitas, ASN dan TNI/Polri juga tetap melaksanakan tugas pelayanan ke masyarakat disamping menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. 

"Senantiasa menjaga stabilitas keamanan dengan cara mencegah potensi gangguan yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada. Tingkatkan sinergi, ASN, TNI, Polri dan penyelenggara Pemilu," ujar dia. 

Bila ditemukan oknum yang terlibat, bakal dilakukan penindakan tegas sebagaimana aturan yang sudah ada. Hal itu sebagai kepastian tanpa keberpihakan dari institusi yang ada. 

Kasrem 161 Wira Sakti Kolonel Inf Riko Haryanto mewakili Komandan Korem Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes mengatakan, kelancaran dan kesuksesan Pilkada 2024 menjadi tanggungjawab bersama. 

Menurut dia, proses demokrasi yang ada tentu bermuara pada peningkatan aspek kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang terpilih akan menjadi pembawa aspirasi bagi perubahan bagi provinsi ini. 

"Khususnya, kami TNI. TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Yang wajib bersikap netral karena merupakan penentu wujudnya komitmen solidaritas dan profesional untuk mendukung seluruh proses demokrasi pada penyelenggaraan Pilkada 2024," ujarnya. 

Pada Pilkada 2024, merupakan momen demokrasi masyarakat di NTT yang lancar dan damai. Untuk itu, tidak ada pelanggaran menyangkut netralitas TNI. Dengan ini, TNI ingin terus menjaga citranya di mata masyarakat. 

Penjabat Gubernur NTT Dr Andriko Noto Susanto meminta situasi kondusif ini terus terjaga hingga selesai Pilkada serentak. Dia mengatakan, Bawaslu RI telah menetapkan NTT sebagai salah satu Provinsi yang punya tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada. 

Dia merinci ada 9 potensi kerawanan di NTT yakni pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan belum memiliki KTP. Kemudian, fenomena cuaca yang buruk, pelanggaran saat pemungutan suara maupun PSU, kesesuaian surat suara yang diterima dan dicetak. 

Baca juga: Pilkada Kota Kupang, Pemkot Bersinergi dengan Bawaslu Sukseskan Pemilihan Serentak

Lalu, kepatuhan dalam aturan pelaksanaan, keterbatasan akses pengawasan, politik uang, mobilisasi pemilih di wilayah perbatasan negara, pelanggaran ASN dan TNI/Polri.

"Deklarasi ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerawanan Pilkada di NTT, khususnya potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri," ujarnya. 

Dengan deklarasi itu maka para pihak diingatkan untuk menjaga dan melaksanakan marwah instansi ataupun amanah yang ada sesuai dengan aturan yang ada. 

Menurut Noto Susanto, netralitas merupakan konsekuensi dari panggilan hidup dari ASN, TNI dan Polri yang merupakan tenaga profesional dalam roda pemerintahan dan pilar utama menjaga keamanan ketahanan negara. 

Pemerintah, kata dia, juga telah menerbitkan surat keputusan bersama menyangkut netralitas ASN. Dia menyakini, TNI dan Polri juga mengeluarkan surat yang sama untuk penegasan mengenai netralitas para anggota TNI/Polri.

"Pemerintah Provinsi NTT juga telah mengeluarkan surat edaran tentang atensi netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024. Telah termuat sanksi terhadap pelanggaran netralitas tersebut," ujarnya. 

Noto Susanto berharap, deklarasi yang dilakukan itu bisa dilaksanakan dengan komitmen bersama dan konsisten. Diharapkan juga ada pertanggungjawaban dan profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat tanpa ada diskriminasi. 

Dia mengimbau ASN di Pemprov NTT maupun kabupaten/kota agar mengikuti prinsip netralitas. Sekalipun ASN punya hak memilih dalam pilkada. Pilihan para ASN, kata dia, tidak harus ditunjukkan secara terbuka bahkan melakukan ajakan kepada orang lain. 

Visi, misi dan program yang ditawarkan oleh semua pasangan calon harus dipahami dengan baik agar memberi pertimbangan dalam menentukan pilihan di tempat pemungutan suara. 

"Para calon kepala daerah di NTT untuk tidak memanfaatkan dan menggunakan para aparatur negara sebagai tim sukses. Saya berharap Bawaslu melakukan pengawasan optimal dan ketat terhadap pelaksanaan netralitas ASN, TNI dan Polri," ujarnya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS