Jokowi Kebanyakan Abaikan Diplomasi di Majelis Umum PBB, Prabowo Mungkin Tidak

POS-KUPANG.COM - Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi telah memutuskan untuk melewatkan kesempatan terakhirnya berbicara langsung pada pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB di New York.

Selama satu dekade masa jabatannya, pemimpin negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini belum pernah tampil secara langsung selama Pekan Pemimpin di Majelis Umum PBB, yang saat ini sedang berlangsung.

Kurang dari sebulan lagi, Jokowi akan mundur untuk memberi jalan bagi penggantinya, Prabowo Subianto.

Keengganan presiden untuk terlibat dalam diplomasi multilateral mencerminkan filosofi pemerintahannya yang lebih luas, kata analis kebijakan luar negeri Mohamad Rosyidin kepada BenarNews.

“Jokowi selalu mengutamakan hasil nyata, seperti proyek infrastruktur, dibandingkan simbolisme diplomasi,” kata Rosyidin.

“Dia melihat forum bilateral lebih bermanfaat, di mana kesepakatan konkret dapat dicapai.”

Pragmatisme dan fokus pada perjanjian ekonomi bilateral telah menjadi ciri kinerja Jokowi di panggung internasional – sebuah perubahan signifikan dari keterlibatan diplomatik Indonesia yang dinamis.

“Dia cenderung memprioritaskan forum seperti G20 dan APEC, yang menawarkan peluang kesepakatan ekonomi, dibandingkan Majelis Umum PBB yang lebih fokus secara politik,” kata Rosyidin, dosen Universitas Diponegoro di Semarang.

Sementara itu, Prabowo akan tetap berada di jalur non-blok, yang merupakan salah satu prinsip dasar Indonesia, namun pendekatan mantan jenderal angkatan darat tersebut terhadap kebijakan luar negeri diperkirakan akan sangat berbeda dari pendahulunya, kata para analis.

Pakar hubungan internasional, Agus Haryanto, misalnya, berpendapat bahwa “Prabowo memiliki visi agar Indonesia menjadi pemain kunci dalam urusan global.”

“Saya yakin ada kemungkinan besar Prabowo akan menghadiri dan menyampaikan pidato di PBB tahun depan,” kata Agus, dosen di Universitas Soedirman, kepada BenarNews.

Jokowi sebenarnya telah berpidato di Majelis Umum PBB sebanyak dua kali – namun tanpa menginjakkan kaki di aula besar markas besar PBB.

Ia menyampaikan pidato virtual di Majelis Umum PBB pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ia kembali mendelegasikan peran tersebut, dengan alasan perlunya fokus pada agenda dalam negeri.

Pada masa jabatan pertama Jokowi (2014-2019), tugas internasional seperti mewakili Indonesia di Majelis Umum, dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dan pada masa jabatan keduanya, diplomat tertinggi negara tersebut, Retno Marsudi, telah mewakili Indonesia di badan dunia tersebut. Dia akan kembali melakukannya tahun ini, dan dijadwalkan untuk berpidato di Majelis Umum PBB pada hari Sabtu.

BenarNews menghubungi para pembantu Jokowi untuk menanyakan tentang ketidakhadirannya yang berulang kali di Majelis Umum PBB, namun mereka menolak berkomentar.

Pada tahun 2020, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, sempat mengatakan bahwa Jokowi “memprioritaskan proyek-proyek dalam negeri yang membutuhkan perhatiannya.” Format pidato di Majelis Umum PBB secara virtual (pada tahun 2020 dan 2021) memungkinkan presiden untuk “menjaga agenda strategisnya di dalam negeri,” tambah Heru.

Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo, juga tidak menanggapi permintaan komentar mengenai kebijakan luar negeri presiden terpilih tersebut.

Prabowo telah mengunjungi setidaknya 20 negara sejak menjadi presiden terpilih.

Hal ini mencakup seluruh negara anggota blok regional ASEAN, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota pendirinya.

Perjalanan pertamanya ke Tiongkok menimbulkan keheranan di Jakarta karena belum pernah ada presiden masa depan yang melakukan perjalanan seperti itu ke luar negeri sebelum dilantik.

Meski belum secara resmi menjalankan tugas kepresidenan, tidak kurang dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seorang diplomat diplomasi, memberikan cap persetujuan terhadap kebijakan luar negeri Prabowo.

"Tn. Prabowo, 'Anda berada di jalur yang benar' dan Anda telah menjadi 'presiden kebijakan luar negeri.' Semoga berhasil dan lanjutkan,” tulis SBY di X (sebelumnya Twitter) pada bulan Juni setelah presiden terpilih Indonesia tersebut menyampaikan pidato tahunan di Shangri-La. Forum keamanan dialog di Singapura.

Dalam pidatonya di sana, Prabowo menawarkan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menegakkan potensi gencatan senjata Israel, yang menurutnya sangat dibutuhkan.

Prabowo telah menggarisbawahi pentingnya membina persahabatan internasional, mengutip pernyataan SBY, “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

Presiden terpilih juga sering menegaskan kembali bahwa ia sangat percaya pada non-blok. Dia mengatakan bahwa kita bisa menavigasi dinamika rumit blok-blok kekuatan global tanpa terlalu dekat dengan Amerika Serikat atau Tiongkok.

Misalnya, meskipun kunjungannya sebagai presiden terpilih adalah ke Tiongkok, ia tidak dapat dituduh berpihak pada negara adidaya Asia, karena dari sana ia langsung menuju ke Jepang, sekutu kuat negara adidaya lainnya, AS.

Namun, menjaga keseimbangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok versus kepentingan keamanan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan menjadi tugas yang rumit, kata Dafri Agussalim, pakar hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada.

“Menyeimbangkan itu tidak mudah. Terlalu nyaman dengan Tiongkok mungkin tidak akan diterima dengan baik oleh AS,” kata Dafri kepada BenarNews.

Beberapa pengamat mengatakan persepsi bahwa Jokowi condong ke Tiongkok, yang seiring dengan ketidakhadirannya di kancah internasional, telah merugikan Indonesia.

Indonesia terlalu bergantung pada Beijing, terutama dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur yang menjadi andalan presiden yang akan keluar, yang telah membatasi pengaruh diplomatiknya, kata pakar keamanan internasional Poltak Partogi Nainggola.

“[Indonesia] tidak mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan Eropa serta menekan Rusia dan Israel, sehingga semakin sulit mempengaruhi isu-isu besar seperti perang di Ukraina dan Timur Tengah,” Poltak, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN), kepada BenarNews.

Prabowo bukannya tidak menyadari besarnya kebutuhan investasi di Indonesia, namun platform pemilunya menekankan penggunaan diplomasi untuk mencapai stabilitas ekonomi.

Bagi Dafri Agussalim dari Universitas Gadjah Mada, apa yang disebut sebagai kebijakan luar negeri pragmatis Jokowi tidak hanya mencerminkan fokusnya pada hasil ekonomi, namun juga kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan diplomasinya. 

Absennya Jokowi di forum multilateral mungkin juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan diplomasi internasional, kata Dafri.

“Dia telah muncul di forum global sebelumnya, namun gagasannya dikritik karena tidak cukup substantif atau kuat secara argumentatif.”

Meskipun ia berbicara dalam bahasa Inggris, yang merupakan lingua franca untuk diplomasi, penyampaiannya terhenti dan ia sering kali tampak tidak nyaman.

Sebaliknya, Prabowo, yang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di luar negeri, tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tapi juga Belanda, Prancis, dan Jerman.

Nazarudin Latif di Jakarta berkontribusi pada laporan ini. (benarnews.org)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS