Pisahkan Bea Cukai dari Kemenkeu, Prabowo Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

POS-KUPANG.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga akan memisahkan sektor pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan pajak-bea cukai dari Kemenkeu diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Burhanuddin Abdullah.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara,” kata Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube UOB Indonesia.

Burhanuddin menjelaskan, Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk mendukung program-program strategisnya selama lima tahun ke depan.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional. Salah satu program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

Baca juga: Presiden Jokowi Dukung Prabowo Tambah Kabinet: Itu Bagus, Bagus Sekali

Program makan bergizi gratis mengharuskan pemerintah memberikan makan gratis kepada hampir sepertiga rakyat Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 44 juta anak sekolah, 5 juta anak pesantren, 30 juta balita, dan 4-5 juta ibu hamil.

“Jumlahnya 80 sekian juta. Kita upayakan secara bertahap agar bisa diberikan makanan bergizi agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, dan generasi yang bisa membangun Indonesia masa depan,” jelas Burhanuddin.

Dari sekian program yang dicanangkan pemerintahan mendatang, Burhanuddin selalu mengatakan kepada Prabowo bahwa rencananya bagus, tapi apakah hal ini doable atau bisa dilakukan.

Ia juga bertanya, apakah pemerintahan Prabowo nantinya bisa menyediakan uang untuk melaksanakan program-program strategis tersebut.

“Kalau tidak ada kan tidak bisa dikerjakan. Jadi political will melulu enggak bisa. Harus ada capacity to implement will itu,” jelas Burhanuddin.

“Karena itulah maka perlu semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara yang mengurusi pajak, bea cukai, dan PNBP, jadi pisahan dari Kemenkeu,” tambahnya.

Selain pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, pemerintahan Prabowo juga akan melakukan transformasi kelembagaan di sektor badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai, jumlah BUMN saat ini sangat banyak tapi sumbangannya kepada negara harus diperbaiki.

Baca juga: PDIP Setuju Prabowo – Gibran Bentuk Zaken Kabinet untuk Indonesia Maju

“Sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi itu yang nanti barangkali akan dilakukan sejak Januari 2025,” ujar Burhanuddin. 

Pernyataan Burhanuddin soal rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara langsung direspons oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, rencana tersebut masih dinamis karena nomenklatur kementerian masih digodok.

“Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika,” kata Sufmi dikutip dari Tribunnews, Kamis (26/9/2024).

Ia menambahkan, finalisasi mengenai kementerian di pemerintahan Prabowo akan dilakukan sebelum pelantikan presiden.

Adapun, pelantikan presiden akan digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS