Kekeringan di NTB, BNPB Siapkan Tiga Langkah Penanganan Darurat

POS-KUPANG.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah pusat mendorong upaya penanganan darurat bencana kekeringan yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) agar berjalan optimal dan maksimal. Hal ini menyusul bencana kekeringan yang sudah melanda sejumlah daerah di NTB yang mengakibatkan masyarakat mengalami krisis air bersih. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang melanda wilayah NTB, mengatakan, pemerintah menyiapkan tiga langkah sebagai upaya penanggulangan bencana tersebut. 

Ketiga upaya ini dilakukan guna memastikan kebutuhan air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Ketiga upaya tersebut adalah mendorong secara langsung distribusi air bersih menggunakan mobil tangki air, membuat sumur bor dalam, hingga melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. 

"Hari ini dilakukan rapat koordinasi sebagai bentuk respons pemerintah atas bencana yang terjadi yang mana telah ditetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat oleh kabupaten dan kota di Provinsi NTB," ujar Suharyanto, pada Rapat Koordinasi, di Kota Mataram, Selasa (24/9). 

Suharyanto mengatakan, turunnya pemerintah pusat dalam mendampingi penanganan darurat di NTB merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

Adapun daerah yang telah menetapkan status siaga darurat di antaranya Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Sedangkan status tanggap darurat meliputi Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Lombok Barat. Kota Mataram masih dalam proses penetapan status. 

Bencana kekeringan yang melanda tersebut telah berdampak pada 71 kecamatan, 272 desa dan kelurahan, serta 515.205 jiwa terdampak.

Bencana kekeringan ini telah menyebabkan krisis air bersih dan lahan pertanian seluas 10 hektare mengering.

Baca juga: BPBD Manggarai Timur Belum Terima Laporan Kekeringan Dampak Kemarau

Bencana kekeringan tersebut terjadi salah satunya disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah NTB sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG. 

"NTB ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya rendah sehingga di beberapa daerah banyak yang sudah melaksanakan operasi bantuan air kepada masyarakat menggunakan (mobil) tangki air, ada juga permintaan untuk mendukung masyarakat, jadi BNPB dan pemprov nanti bekerja sama untuk memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi," terang Suharyanto. 

Berdasarkan kajian InaRISK, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan risiko bencana kekeringan yang indeks skornya sedang hingga tinggi. Guna mendukung penanganan darurat berjalan optimal, BNPB pada kesempatan yang sama juga menyerahkan dukungan dana operasional penanganan darurat bencana kekeringan kepada pemprov dan pemerintah kota serta kabupaten. 

"Kami juga memberikan bantuan awal baik dana operasional penanggulangan kekeringan maupun karhutla," tambah Suharyanto.

Adapun total dukungan dana operasional tersebut senilai Rp 2,3 miliar yang terbagi masing-masing sebesar Rp 300 juta untuk BPBD Provinsi NTB dan Rp 200 juta masing-masing untuk 10 BPBD kabupaten dan kota.