Muhaimin Iskandar Soal Kabinet Prabowo-Gibran: Kalau Menteri Itu Urusan Presiden

POS-KUPANG.COM – Ketua Umum PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar tak mau ikut ambil bagian dalam urusan kabinet yang akan dirancang oleh Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk periode kepemimpinan lima tahun ke depan, yakni 2024 – 2029.

Menurut Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar biasa disapa, penentuan nama-nama menteri untuk masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran merupakan wewenang presiden. Pihaknya sama sekali berada di luar jalur dan tak punya urusan mengenai hal itu.

Muhaimin Iskandar mengatakan hal tersebut, usai konferensi pers di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024.

"Soal kabinet, kami sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Itu hak mutlak, hak prerogatif presiden," ungkap Muhaimin Iskandar.

Dirinya selaku Ketua Umum PKB bersama seluruh jajaran hanya sebatas merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintahan ke depan, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan bagi bangsa dan negara ini.

"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB," ucap dia.

Namun partai berlambang bola dunia itu menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan pemerintahan yang akan datang.

"Tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden," tutup dia.

Diskusi

Sebelumnya Wasekjen PKB Syaiful Huda mengklaim Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut diajak berdiskusi oleh Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto soal komposisi susunan kabinet pemerintahan mendatang.

“Kalau diskusi, sudah,” kata Huda baru-baru ini.

Huda menjelaskan, dirinya belum mengetahui secara spesifik berapa jumlah menteri yang ditawarkan oleh Prabowo.

Menurutnya, kebijakan tersebut murni menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden nantinya.

“Kita lihat nanti (berapa jumlah menteri). Ya kita sudah diajak diskusi, enggak mau berandai-andai,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan ada keinginan perihal menteri pemerintahan Presiden Jokowi selesai sebelum 20 Oktober 2024. Diketahui, Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Ketika PKB memutuskan bergabung dengan pemerintahan, tentu ada kira-kira lanjutan komunikasi politiknya, termasuk setahu saya pak Prabowo ingin kabinet ini bisa selesai sebelum tanggal 20 Oktober," ungkapnya.

"Artinya beliau sudah pasti memastikan nomenklaturnya, mau jadi berapa, nomenklaturnya apa, lalu beauty contest, siapa saja yang menduduki posisi kementerian dengan nomenklatur semacam itu, ada berapa Menko," ungkapnya.

Terpisah, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani membocorkan para tokoh yang akan mengisi kabinet zaken Prabowo Subianto.

Sosok yang akan mengisi jajaran menteri diungkapkannya berasal dari partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Meski demikian, Prabowo diungkapkannya melakukan penjaringan dan penyaringan secara langsung.

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan," ujar Muzani dikutip dari Kompas.com.

Ia memastikan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menyusun kabinet zaken, sebuah kabinet yang akan diisi oleh orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing, meskipun diusung parpol.

"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," kata Muzani.

Proses pemilihan, penjaringan, dan penyusunan postur pemerintahan ke depan itu, dipastikan dia, juga melibatkan Gibran.

Mereka yang telah dibidik untuk menjadi menteri telah berdiskusi dengan Prabowo. Prabowo ingin mengetahui apakah mereka yang diajak berbicara dapat memahami dan mengerti, serta menyelesaikan sejumlah persoalan yang akan dihadapi ketika menjabat sebagai menteri.

"Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya," imbuhnya.

Mereka yang telah dibidik untuk menjadi menteri telah berdiskusi dengan Prabowo.

Prabowo ingin mengetahui apakah mereka yang diajak berbicara dapat memahami dan mengerti, serta menyelesaikan sejumlah persoalan yang akan dihadapi ketika menjabat sebagai menteri.

"Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya," imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo.

Ia menegaskan, akan menghormati hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih di dalam menyusun kabinet.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu mengaku siap apabila memang masih dibutuhkan Prabowo untuk mengisi kursi menteri di kabinet mendatang.

Baca juga: PDIP Tepis Pertemuan Megawati-Prabowo untuk Berbagi Kursi Menteri

Baca juga: Prabowo-Gibran Dilantik, Para Menteri Jokowi Siap-siap Tinggalkan  Kabinet

“Saya siap ditempatkan dan ditugaskan di manapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri,” kata AHY.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil mengatakan, partainya tidak ingin membebani Prabowo dalam menyusun orang-orang yang akan mengisi kursi menteri.

Bagi PSI, menempatkan kader-kader yang memang memiliki kemampuan mumpuni dalam menduduki jabatannya, lebih penting dan menjadi fokus utama. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS