Lantik Penjabat Bupati Sumba Barat Daya, Penjabat Gubernur NTT Andriko Susanto Minta Keterbukaan

"Memantau dan mengendalikan netralitas ASN,"tegas dia.

Andriko juga mengingatkan hal lain yakni penyerapan dan realisasi APBD. Menurut dia, instruksi dari Presiden Jokowi, agar ada peningkatan realisasi APBD.

Dia menyebut, secara nasional rata-rata realisasi APBD baru berada di posisi 31 persen, termasuk Sumba Barat Daya. Baginya itu merupakan capaian yang sangat rendah pada semester kedua tahun 2024. 

"Saya minta Penjabat Bupati memperhatikan secara serius peningkatan realisasi APBD Sumba Barat Daya tahun 2024,"ujarnya.

Peningkatan APBD, kata dia, dilakukan dengan konsolidasi tim kerja lingkup Pemerintah Sumba Barat Daya. Apalagi, menjelang akhir tahun realisasi anggaran akan semakin meningkat sehingga membutuhkan realisasi APBD menjelang akhir tahun anggaran.

Realisasi APBD merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga daya jual beli masyarakat.

Disamping itu, ada strategi yang mumpuni perlu disiapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebab, ruang fiskal yang terhimpit. 

Andriko juga menerangkan mengenai pengendalian kemiskinan hingga inflasi. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Sumba Barat Daya tercatat 27 persen atau 101 ribu jiwa. Stunting, kabupaten itu melaporkan 43 persen.

"Merupakan keempat tertinggi stunting di NTT,"kata dia.

Menurut dia, dari 10 anak, setidaknya ada 4-5 anak berpotensi stunting. Ia harap agar masalah itu bisa diurai dengan melibatkan semua komponen terkait. 

Berbagi masalah itu, memang punya keterkaitan sehingga membutuhkan kolaborasi bersama. Fokus penanggulangan diarahkan ke titik-titik rawan.

Dari aspek inflasi, pada laporan terakhir di Oktober 2023, NTT berada di 1,2 persen atau berada dibawa rata-rata nasional. Dia meminta Penjabat Bupati Sumba Barat Daya melakukan pemantauan rutin dan inspeksi mendadak ke tempat penyumbang inflasi.

Sisi lain, komoditas lokal juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari terjaminnya bahan pangan tetap ada di pasaran sebagai pengganti beras.

"Kunjungan rutin ke desa-desa agar dapat mengetahui situasi ril masyarakat dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan,"katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS