Soal PKN Bab 2 SMP Kelas 8 &Kunci Jawaban, Soal Sumatif, Soal STS Semester 1 Ada Essay

Jawaba Soal Essay

1. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945, terdapat dua kelompok panitia perumus yang bekerja bersama untuk merumuskan teks konstitusi tersebut. Hubungan kedua kelompok panitia perancang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): Kelompok ini bertugas merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merumuskan awal konsep UUD NRI 1945. Panitia ini juga memainkan peran penting dalam mengatur proses transisi kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan Indonesia.

b. Panitia Sembilan (P-9): Kelompok ini terdiri dari sembilan anggota yang lebih fokus pada penyempurnaan dan pengembangan teks UUD NRI 1945. Mereka bekerja setelah proklamasi kemerdekaan untuk mengatur aspek-aspek detail dari konstitusi yang baru.

2. UUD NRI Tahun 1945 memang bersifat fleksibel, dan perubahan dapat dilakukan melalui mekanisme amendemen. Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Inisiatif: Amendemen dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau presiden.

b. Persetujuan: Perubahan UUD NRI 1945 memerlukan persetujuan DPR dengan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah persetujuan DPR, perubahan tersebut akan diumumkan oleh presiden.

c. Pemilihan Umum: Beberapa perubahan tertentu dalam UUD NRI 1945 mungkin juga memerlukan persetujuan melalui pemilihan umum, seperti halnya pemilihan presiden langsung.

3. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah lembaga negara sementara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. KNIP bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sambil menunggu pembentukan badan legislatif yang permanen. Tugas dan fungsi KNIP adalah:

a. Mengesahkan Keputusan Presiden: KNIP memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan-keputusan presiden.

b. Menggantikan Fungsi Badan Legislatif: KNIP menggantikan fungsi DPR dalam membuat undang-undang sementara.

c. Mengawasi Pemerintahan: KNIP bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, memantau pelaksanaan program-program pemerintah, dan menjaga stabilitas nasional.

d. Menyusun Undang-Undang Darurat: KNIP memiliki hak untuk menyusun undang-undang darurat yang diperlukan untuk keadaan tertentu.

4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo menyusun tiga rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 dengan perbedaan sistematika. Perbedaan tersebut dapat mencakup hal-hal seperti pembagian pasal, urutan penulisan, dan terminologi yang digunakan dalam teks konstitusi. Tanpa informasi lebih lanjut tentang perbedaan konkret ketiga rancangan tersebut, sulit untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail.

5. Kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa perubahan dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD NRI 1945. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi antara lain: