Niat Anies Baswedan Jadi Gubernur Jakarta Pupus, PDIP Utamakan Kader Partai

POS-KUPANG.COM – Nasib Anies Baswedan untuk kembali ke tampuk kekuasaan, berkemungkinan pupus di tengah jalan. Pasalnya sampai saat ini, PDIP sebagai tumpuan terakhir, tidak memberikan jawaban pasti tentang pengusungan tersebut.

Bahkan elit PDIP, Olly Dondokambey membocorkan keputusan terbaru sebagai keputusan Partai Banteng Moncong Putih, yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Keputusan terbaru yang dimaksud, adalah PDIP memilih mengutamakan kader partai ketimbang memilih figur non partai, termasuk Anies Baswedan.

Bahwa saat ini, Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan orang dekat Presiden Jokowi agar meminta izin pada keluarga, karena akan diusung oleh PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024 ini.

Figur yang diperintahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP tersebut, adalah Pramono Anung. Figur ini merupakan salah satu sosok yang selama ini dktehaui sebagai orang dekat Presiden Jokowi selama negara ini.

Kepada awak media, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan bahwa PDIP telah sepakat mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju dan bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

Olly Dondokambei mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah meminta langsung kepada Pramono Anung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Permintaan Megawati itu pada Senin 26 Agustus 2024.

"Kemarin memang Pak Pramono dipanggil ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon gubernur DKI, itu saja," kata Olly kepada Tribunnews.com, Selasa 27 Agustus 2024.

Atas perintah tersebut, Pramono Anung pun sudah menyatakan bersedia. Bahkan Pramono Anung sudah berkoordinasi dengan keluarganya terkait hal itu.

"Oh iya, dia (Pramono) telepon ke istrinya dan ternyata atas permintaan ibu (Megawati) ya bersedia," ujar Olly.

Di sisi lain, Olly mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tak memutuskan nama Anies Baswedan.

Padahal, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus 2024.

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu, (saya) cuma datang sebentar. Tiba-tiba Pak Pramono datang dan ibu minta Pak Pramono kalau bisa bersedia menjadi calon gubernur berpasangan dengan Rano Karno," ucap Olly.

Olly mengaku belum mengetahui pasangan Pramono - Rano Karno akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta kapan.

"Itu nanti DPD (PDIP Jakarta) yang tahu jadwalnya lah. Saya cuma informasikan ini karena situasi begitulah kira-kira yah," tutur mantan Gubernur Sulawesi Utara ini.

Sementara itu, Direktor Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan ada dua faktor yang bisa dilihat dari persoalan Anies dengan PDIP. 

Yakni dari kalkulasi politik praktis dan alasan ideologis. 

Menurut Burhanuddin, kalau alasan politis maka kemungkinan besar Anies yang diusung sebagai calon gubernur atau cagub di Pilgub Jakarta.

Mengingat sekarang PDIP berhadapan dengan kekuasaan. 

“Ada kemenyatuan antara institusi oposisi formal di parlemen dan oposisi non parlemen yang diwakili Anies,” kata Burhanuddin program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa 27 Agustus 2024. 

Kalau alasannya adalah ideologis, Burhanuddin melihat berat, karena sejauh ini ada jarak antara Anies dengan PDIP. 

Menurut Burhanuddin, pernyataan Anies waktu pertama dilantik sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 terkait pribumi, masih membekas. 

Selain itu, kata Burhanuddin, belum ada yang mampu meyakinkan Megawati soal Anies sekarang ini.

“Kalau alasan idologi ya itu calon dari kader sendiri,” katanya. 

Baca juga: Nasib Anies Baswedan di Ujung Tanduk, Kini PDIP Dorong Pramono Anung, Benarkah?

“Faktor-faktor ini yang menentukan apakah Anies masuk atau tidak sebagai cagub,” lanjutnya. 

Menurut Burhanuddin, meski survei elektabilitas Anies yang tertinggi di Jakarta, PDIP tidak hanya melihat variabel itu. 

Apalagi survei yang menempatkan Anies tertinggi itu dilakukan sebelum adanya perubahan konstelasi politik seperti sekarang. Saat itu, Anies diusulkan maju oleh PKS. 

“Survei-survei itu dilakukan umumnya sebelum PKS dan partai-partai lain itu bergabung dengan KIM Plus,” katanya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS