Belum Terungkap Alasan Pencopotan Yasonna Laoly dari Menkumham

POS-KUPANG.COM – Sampai saat ini tak terungkap alasan pencopotan Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham oleh Presiden Jokowi. Disebut-sebut bahwa pencopotan jabatan itu memang dilakukan tanpa ada alasan sama sekali.

Hanya saja, langkah Presiden Jokowi yang secara tetiba mencopot jabatan Yasonna Laoly tersebut, memang sudah diramalkan sebelumnya. Apalagi belakangan ini hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP demikian renggang.

Faktor kerenggangan ini diduga sebagai salah satu penyebab mengapa Presiden Jokowi secara mengejutkan mencopot kader PDIP dari jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dinakhodainya selama periode kepemimpinan lima tahun terakhir.

Bahkan sebelumnya Yasonna Laoly mengatakan bahwa dirinya sudah merasa kalau akan segera diganti oleh Presiden Jokowi. “Sudah jauh-jauh hari, itu sudah kami rasakan,” ujarnya. 

Yasonna Laoly mengatakan itu saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.

Yasonna pun membeberkan kronologis sebelum dirinya resmi dicopot Jokowi yang diawali dirinya dipanggil untuk menghadap pada Minggu 18 Agustus 2024.

Setelah pertemuan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut, pihaknya sudah menduga bakal dicopot dari kursi Menkumham. 

Dugaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan meminta stafnya untuk bersiap-siap dan mengemas beberapa barang-barangnya.

"Kita sudah menangkap sense itu dan kita sudah tahu (bakal di-reshuffle)," kata dia.

Benar saja, pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, Yasonna dicopot dari jabatan Menkumham digantikan Supratman Andi Agtas yang juga politisi Partai Gerindra. 

Yasonna sejauh ini tidak mengetahui apa alasan Jokowi mencopot dirinya dari kursi Menkumham. Sebagai presiden, Jokowi memiliki kewenangan untuk menunjuk atau mengganti pembantunya. 

"Enggak ada (penjelasan alasan dicopot). Saya juga enggak mau (nanya)," kata Yasonna. 

Menurut Yasonna, jabatan menteri merupakan amanah sehingga dirinya menyatakan lebih dari siap untuk di-reshuffle oleh Jokowi.

Yasonna menambahkan sedianya ia akan mengajukan surat pengunduran diri pada September mendatang. Sebab, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan persyaratan untuk menjadi anggota DPR RI.

Adapun Yasonna memang mengikuti kontestasi pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) dan lolos ke Senayan. 

"Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri, saya sudah akan mengajukan pengunduran diri," ujarnya.

Adapun Yasonna menjabat Menkumham selama 10 tahun kurang dua bulan. Ia mulai menduduki jabatan itu pada 2014 silam atau periode awal kepemimpinan Jokowi. 

Persiapan Jokowi Hadapi Prabowo

Keputusan Presiden Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mendapat sorotan.

Pasalnya keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet jelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024, membuat orang nomor satu di Indonesia itu mendapat kritikan.

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan langkah Jokowi tersebut disinyalir murni agenda politik. 

Menurut Deddy, pencopotan Yasonna Menkumham adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai 3 tujuan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Senin 19 Agustus 2024.

Tidak cukup sampai di situ, Deddy menilai Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan dibalik keputusannya tersebut. 

Jokowi dinilai sedang mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya ketika nantinya sudah menjadi orang biasa.

Deddy beralasan Jokowi tidak punya alasan etis, substansial, teknis-birokratis terkait reshuffle jelang 2 bulan lengser. 

"Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo (Subianto) selama 5 tahun ke depan," paparnya.

Selain itu Deddy mencurigai ada tiga agenda Jokowi melakukan pencopotan terhadap Yasonna.

Pertama, Jokowi ingin agar Partai Golkar yang sudah dikendali, dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP," ujar Deddy.

Kedua, Jokowi akan dimudahkan membagi-bagikan jabatan bagi internal Partai Golkar nantinya. 

"Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ucapnya.

Ketiga, partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar dapat dilumpuhkan sebelum Pilkada sehingga tidak bisa bermanuver.

"Agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya," tuturnya.

Sebab, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol. Sehingga, jika tidak tunduk beresiko tak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.

 Adapun, hari ini Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Rancangan Jokowi untuk Prabowo-Gibran, Bansos Naik Hingga Rp 504 T pada 2025

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna. Dia digantikan Supratman Andi Agtas.

Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif. Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.  

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS