Rancangan Jokowi untuk Prabowo-Gibran, Bansos Naik Hingga Rp 504 T pada 2025

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggaran perlindungan sosial atau yang sering dianggap sebagai "bansos" dipastikan akan naik sekitar Rp 8 triliun pada tahun 2025. Pada tahun 2024, anggaran bansos dialokasikan sebesar Rp 496 triliun.

Rancanagan alokasi anggaran bansos itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025. 

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan buat infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025. 

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS