Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya Desak Pemerintah Tertibkan Pedang Eceran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Samsi Pua Golo,S.T melalui telepon selulernya, Kamis 15 Agustus 2024, mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas menertibkan ratusan warga yang setiap hari kerumun di SPBU.

Mereka keluar masuk mengisi BBM di  SPBU dan pengisian BBMitu terjadi berulang-ulang hingga stok habis.

"Perilaku sejumlah oknum warga berdalil untuk mencari nafkan hanya demi kepentingan pribadi dan keluarganya dengan mengorbankan rakyat banyak. Rakyat dengan  keperluan ataupun pekerjaan mendesak terpaksa membeli BBM  kepada  pedagang eceran," ujar Samsi.

Dijelaskan, para pedagang eceran memanfaatkan keadaan dengan menaikan harga setingginya hingga Rp 30.0000 per botol BBM jenis pertalite dari sebelumnya Rp 20.000/botol. Selai itu bahan bakar jenis  solar juga mengalami kenaikan.

"Perilaku dagang PKL itu telah meresahkan masyarakat karena secara sepihak  menaikan harga hingga Rp 30.000 per botol," katanya.

Apalagi lanjutnya, yang diperdagangkan adalah  BBM jenis pertalite dan solar. Kedua jenis BBM ini merupakan BBM subsidi pemerintah yang dilarang diperdagangkan.

"Untuk itu, pemerintah harus turun tangan menindak tegas ulah oknum yang tidak bertanggungjawab itu. Pemerintah harus menertibkan semua kendaraan sepeda motor dan mobil yang setiap hari parkir mengisi BBM di SPBU," tegas Samsi. 

Selanjutnya, pemerintah harus membatasi jumlah pengisian BBM, misalnya roda 2 Rp 20.000 hingga Rp 60.000 per sekali isi per hari, mobil Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Ketentuan sama yakni hanya sekali isi dalam sehari.

Petugas SPBU hanya melayani kendaraan berplat nomor polisi dan menolak mengisi BBM terhadap kendaraan yang telanjang.

 Dan petugas SPBU wajib mendata nopol kendaraan yang sudah mengisi demi mencegah pengisian berulang kali.

Baca juga: Atasi Kelangkaan BBM SBD, Pemerintah Rutin Turunkan Tim Pantau SPBU

Selain itu, pemerintah melalui tim terpadu harus melakukan operasi penertiban terhadap rumah warga atau gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM.

"Tim gabungan juga harus melakukan rahazia terhadap kendaraan pickup yang mengangkut puluhan jeriken BBM yang dijual kepada pedagang eceran di sekeliling Sumba Barat Daya. Dengan langkah demikian, persediaan BBM kembali normal. Tanpa tindakan tegas, kondisi kesemrawutan BBM di daerah ini tetap saja terjadi," ujarnya . (pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS