Anggota Dewan Pakar Golkar: Airlangga Bikin Kacau, Kalau Takut di Penjara Jangan Jadi Ketua Umum

Tidak mandiri. Saya ini anggota fraksi Partai Golkar sudah lima periode, sudah tua mulai 1.997. Orde baru. Saya sudah di Senayan. Selama tahun 1.994, selama periode Pak Airlangga. Satu kali rapat fraksi.

Padahal seharusnya, setiap kali kita reses. Harus rapat fraksi pelindung. Ketua Umum Partai memberikan arahan kepada semua anggota fraksi.

Untuk turun ke daerah. Aspirasi rakyat mendengar dan lapor kepada DPP. DPP bikin kebijakan mana tidak pernah. Karena Partai yang harus mendengarkan aspirasi rakyat. Harus menarikkan. Cek and recheck.

Ada kebijakan benar nggak ini? Cek dulu ke bawah. Oh, nggak benar. Harus diunah karena Partai ini adalah Partai Rakyat. Partai terbuka. Satu-satunya saya bisa klaim. Partai terbuka di Indonesia ada Golkar.

Nah kita tahu bagaimana Pak Soeharto memimpin sekian puluh tahun ya. Ketua Dewan Pemimpinan. Tapi waktu itu reformasi nggak ada. Anak-anaknya Pak Harto. 

Nah sekarang ini ketidakmandiriannya ketika Pak Airlangga memimpin Golkar apa buktinya? Contohnya apa?

Ini banyak contohnya. Tapi ini yang fatal keputusan Munas Bali 2014. Munas Jakarta 2019. Calonnya itu dari delapan.

Proses-proses ada yang disuruh mundur. Sampai tinggal dua saya dan Pak Airlangga. Saya disuruh mundur.

Jadi kemandiriannya Pak Ridwan disuruh mundur? 

Nggak mau saya. 

Yang nyuruh siapa? 

Ya jangan disebutlah. 

Pokoknya yang punya kuasa kira-kira ya? 

Ya. Tapi dia tidak langsung juga akan lewat.

Pak Ridwan suruh mundur?