KKP dan Polres Rote Ndao Tanda Tangan PKS Pengawasan Tindak Pidana Perikanan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Polres Rote Ndao menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS untuk memperkuat pengawasan tindak pidana perikanan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Adapun PKS itu ditandatangani langsung oleh Kepala Stasiun PSDKP Kupang, Dwi Santoso Wibowo dan Wakapolres Rote Ndao, Kompol Jonny S. Nahak. 

Wakapolres Rote Ndao, Kompol Jonny S. Nahak mengatakan, PKS ini merupakan upaya mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan penangkapan ikan secara ilegal khususnya penangkapan teripang di perairan negara lain (Australia) secara ilegal dan distribusinya.

"PKS ini dilaksanakan juga dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terdiri informasi tindak pidana perikanan terutama yang berkaitan dengan perdagangan hasil perikanan dan distribusi teripang yang ditangkap secara ilegal," katak Kompol Jonny, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Dia meyakini, dengan membangun menggandeng pemerintah pusat, maka tugas dalam menjaga dan mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia akan semakin maksimal.

Kompol Jonny menerangkan, pihak KKP juga telah melakukan pembinaan terhadap nelayan melalui kegiatan kampanye publik kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum dari illegal fishing.

"KKP juga telah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan serta penegakan hukum dilakukan melalui melaksanakan patroli bersama secara rutin di wilayah perairan yang rawan aktivitas illegal fishing, terutama di sekitar perbatasan Rote Ndao-Australia," tutup dia. (rio)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS