Pilgub NTT
Mengenal Empat "Don" yang Menentukan Arah Politik NTT
Melki menyebut, keempatnya merupakan tokoh politisi senior yang bisa mengarahkan NTT.
Melchias Marcus Mekeng atau akrab disapa Melky Mekeng lahir pada 8 Desember 1963. Politisi Golkat ini juga menjabat sebagai anggota DPR-RI selama empat periode yakni pada 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019 dan 2019–2024. Saat ini, ia duduk di Komisi XI.
Politisi asal Maumere Kabupaten Sikka ini pernah dipercayakan sebagai Ketua Badan Anggaaran DPR RI atau Banggar sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri pada 28 Agustus 2012.
Melky yang merupakan lulusan De La Sale University, Metro – Manila (1982-1987) menjadi anggota MPR RI Utusan Daerah NTT pada 1999-2004. Pada 2007, ia dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR-RI. Sejak 2009, ia menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hingga 2015.
Pada periode 2019-2024, melky menjadi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan DPP Partai Golkar.
Benny Kabur Harman
Harman Benediktus Kabur, S.H., M.H. atau lebih dikenal dengan nama Benny Kabur Harman merupakan politisi Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR RI empat periode sejak 2004.
Benny yang lahir pada 19 September 1962 di Manggarai Flores tercatat pernah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Timur sebanyak dua kali yaitu 2013 dan 2018.
Politisi yang kerap dipanggil BKH kini menduduki posisi sebagai anggota Komisi II DPR RI. Pada periode 2009-2014, Benny menjadi Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI. Selanjutnya pada periode 2014-2019, Benny bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III.
Sebelum bergabung dengan Demokrat, BKH pernah menjadi anggota DPR RI dari PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan) tahun 2004-2009 dan merupakan satu-satunya caleg terpilih dari PKPI.
Ia tercatat juga menjadi Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014) hingga Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini juga tercatat mendirikan dan memimpin sejumlah organisasi seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) (1996), Center for Information and Economic-Law Studies (CINCLES) (1999), SETARA Institute for Democracy (2006), hingga National Institute for Legal-Constitutional Government (2008).
Ia juga tercatat sebagai Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption (2005-2010)—bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi.
Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 yang meliputi Flores, Lembata dan Alor. Ia juga dikenal sebagai salah satu Ketua DPP dan dekat dengan Ketua Umum AHY. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.