Hakim MK Anwar Usman Mundur dari Penanganan Perkara Batas Usia Calon Kepala Daerah

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mundur secara suka rela dari penanganan perkara uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah.

Keputusan itu sejalan dengan keinginan para pemohon uji materi Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang meminta agar Anwar tak ikut menangani perkara tersebut.

Sebab, para pemohon menilai ada konflik kepentingan apabila Anwar turut menangani perkara batas usia minimal kepala daerah. Hal ini mengingat keponakannya, Kaesang Pangarep yang juga putra Presiden Joko Widodo, digadang-gadang maju dalam Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada DKI Jakarta.

“Menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (2) Huruf e UU 10/2016,” ujar Abdul Hamid, salah satu kuasa hukum perkara nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam sidang pengujian UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Perkara nomor 70 diajukan oleh A Fachrur Rozi dan Antony Lee, mahasiswa Universitas Sahid dan Podomoro University. Mereka meminta agar MK memberi pemaknaan terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Permintaan agar Anwar Usman tidak menangani perkara batas usia minimal calon kepala daerah langsung mendapatkan jawaban dari Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin sidang panel dengan agenda perbaikan permohonan.

“Berkenaan dengan provisi terkait hak ingkar tadi, rapat permusyawaratan hakim beberapa waktu yang lalu sudah mendengar langsung dari Yang Mulia Bapak Anwar Usman. Jadi ini bukan diminta siapa-siapa, beliau tidak akan ikut memutus berkait dengan syarat usia ini. Jadi, ini perlu disampaikan agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga. Jadi Beliau sudah declare di RPH (rapat pemusyawaratan hakim) bahwa tidak akan ikut memutus,” kata Saldi.

Diputus sebelum 27 Agustus

Selain meminta agar Anwar Usman tidak ikut mengadili, para pemohon juga meminta agar MK memutus perkara syarat usia minimal calon kepala daerah tersebut sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum pada 27 Agustus mendatang.

Mengacu pada Peraturan KPU No 2/2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada, pendaftaran calon kepala daerah akan dilakukan selama tiga hari, yaitu 27-29 Agustus 2024.

“Mengingat pentingnya permohonan aquo, untuk memastikan pemaknaan atau tafsir penghitungan dari Pasal 7 Ayat (2) huruf e UU 10/2016 berkepastian secara hukum dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis, serta makin dekatnya pendaftaran calon, penting bagi MK untuk menjadikan permohonan aquo sebagai prioritas untuk diputuskan. Kami minta setidaknya bisa diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024,” kata A Fachrur Rozi, salah satu pemohon.

Meskipun menguji soal ketentuan syarat usia minimal calon kepala daerah, kuasa hukum pemohon perkara Nomor 70, Abdul Hakim, menegaskan, pihaknya tidak menjadikan MK sebagai peradilan banding atas putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan sebelumnya.

Seperti diketahui, MA sudah mengeluarkan putusan nomor 23 P/HUM/2024 yang intinya mengabulkan permohonan Partai Garuda dan memaknai syarat usia minimal calon kepala daerah seharusnya dihitung sejak pelantikan calon kepala daerah terpilih, bukan saat penetapan pasangan calon oleh KPU seperti diatur dalam PKPU No 9/2020.

“Di luar sana berkembang seolah-olah kami menjadikan MK sebagai pembanding. Justru sebaliknya Yang Mulia, kami ingin mendudukkan MK sebagai penafsir tunggal konstitusi untuk memberi pemaknaan terhadap norma yang jelas-jelas mengandung adanya ketidakpastian hukum,” kata Abdul Hamid.

Terkait dengan hal itu, Saldi meminta agar pemohon tidak terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang terjadi di luar sidang.

Berkenaan dengan permintaan untuk memutus perkara secara cepat, Saldi mengungkapkan, hakim panel akan menyampaikan hal itu dalam rapat permusyawaratan hakim. Nantinya, dalam RPH itulah akan diputuskan apakah perkara yang diajukan akan diputus melalui sidang pleno (untuk mendengarkan keterangan DPR, pemerintah, ahli ataupun saksi) atau tanpa melalui sidang pleno.

“Kalau diputus tanpa pleno, nanti akan diberitahukan. Kalau harus pleno terlebih dahulu akan diberitahukan,” ujar Saldi.

Terkait perkara usia minimal calon kepala daerah, MK sudah menerima enam permohonan uji materi. Selain yang diajukan oleh A Fachrur Rozi dan Antony Lee, MK juga menerima permohonan dari Astro Alfa Liecharli yang meminta usia calon wakil gubernur diturunkan menjadi 29 tahun, perkara Zulferinanda, kemudian tiga perkara yang diajukan oleh warga Solo, Jawa Tengah (Sigit Nugroho Sudibiyanto, Arkaan Wahyu Re A, dan Aufaa Luqmana Rea).

Baca juga: Coklit Berakhir, Begini Cara Cek DPT Pilkada 2024

Selain itu, MK juga menerima permohonan uji materi Pasal 40 Ayat (3) UU Pilkada dari Partai Garuda dan Partai Buruh. Pasal tersebut membuat partai yang tidak memiliki kursi di DPRD baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota tidak dapat mengajukan calon kepala daerah.

MK diminta menghapus ketentuan tersebut sehingga partai politik yang mengikuti pemilu 2024 dan memeroleh suara yang sah dalam pemilu DPRD tahun 2024 dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.

MK sudah menggelar dua kali persidangan terhadap perkara ini.

Sama seperti syarat usia calon kepala daerah, Partai Garuda dan Partai Buruh juga meminta agar MK memutus perkara ini secara cepat, sebelum tanggal 31 Juli 2024.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS