2 Skenario Pilgub NTT, Ansy Lema dan Melki Laka Lena Berpotensi Head to Head

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebulan menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, partai politik sudah mulai menampakan kejelasan figur yang akan bertarung di Pilgub NTT.

Dengan ditetapkan Yohanis Fransiskus Lema alias Ansy Lema oleh DPP PDIP sebagai Calon Gubernur NTT, maka spekulasi publik soal siapa yang didukung antara Ansy Lema atau Emi Nomleni terjawab sudah.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadyah Kupang, Dr Ahmad Atang menyebut, di atas kertas dapat dipastikan akan muncul tiga pasangan calon, yakni Melki Laka Lena dari Golkar, Ansy Lema dari PDIP dan Simon Petrus Kamlasi dari NasDem.

Menurut Ahmad Atang, masing-masing figur belum memiliki pasangan maupun mitra koalisi. Melki Laka Lena sudah aman karena didukung olah Golkar, PSI dan PAN, namun belum memiliki calon wakil gubernur.

Sementara Simon Petrus Kamlasi yang didukung oleh NasDem sudah siap dengan calon wakil gubernur, yakni Andre Garu namun belum memiliki mitra koalisi.

Sedangkan Ansy Lema dari PDIP belum memiliki calon wakil dan juga mitra koalisi.

Ahmad Atang mengatakan, polarisasi partai politik jika menggunakan format pilpres, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengusung Melki Laka Lena dengan bergabungnya Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan Demokrat.

Baca juga: Fenomena Bukan Putra Daerah Maju Pilkada, Ahmad Atang: Politik Multikultural Sudah Lama Ada di NTT

Sedangkan PDIP akan berkoalisi dengan Hanura dan Perindo untuk mengusung Ansy Lema.

NasDem akan berkoalisi dengan PKB dan PKS untuk mengusung Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu.

Jika ada partai yang keluar dari KIM dan bergabung dengan NasDem atau PDIP maka posisi Melki Laka Lena masih tetap aman.

Namun sebaliknya jika salah partai antara Hanura atau PKB bergabung dengan KIM, maka nasib Ansy Lema atau Simon Petrus Kamlasi menjadi terancam.

"Maka situasi terburuk bisa jadi NasDem-PDIP bisa membangun koalisi, maka pilgub hanya diikuti oleh dua pasangan calon," ujarnya.

Konfigurasi politik pilkada selaku pertalian secara geopolitik dan ideologis. Apabila calon gubernur dari Flores maka wakilnya selaku dipilih dari Timor atau Sumba, begitu pun sebaliknya.

"Hal ini tidak menggambarkan politik identitas namun lebih pada politik akomodatif sebagai bentuk kesadaran etik masyarakat NTT," tandas Ahmad Atang.

Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Yohanes Jimmy Nami juga memotret hal serupa.