Saran Padma Indonesia Urai Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Padma Indonesia memberikan saran menjawab persoalan tindak pidana perdagangan orang atau TOPI yang menghantui Provinsi NTT. 

"Pertama Pemerintah Provinsi termasuk 22 kabupaten/kota di NTT wajib memiliki sense of emergency. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyatakan, sekarang Komnas HAM lagi, berarti jangan dianggap remeh temeh," kata Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia, Sabtu 29 Juni 2024. 

Menurut dia, langkah penindakan yang selama ini dilakukan memang sudah cukup, namun itu masih hal biasa. Paling penting adalah melakukan pencegahan. Dalam mitigasi itu, ia menyarankan agar membangun Balai Latihan Kerja atau BLK profesional. 

"Kita mulai dengan pendirian NIKAH dan perizinan satu atap," tambah dia. 

Gabriel Goa berpendapat, pembangunan sejumlah BLK yang dilakukan beberapa tahun belakangan justru tidak efektif. Alhasil, bangunan itu sering mubazir dan tidak menjawab kebutuhan di lapangan. 

Tanggungjawab terhadap itu, kata dia, tidak saja pada pemerintahan daerah, tapi juga pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo maupun Komnas HAM harusnya juga bisa memberikan solusi kongkrit mengatasi persoalan itu. 

"Padma menawarkan pembangkit BLK profesional," tegas dia. 

BLK itu, dibangun di beberapa pulau seperti Lembata, Flores, Sumba dan Timor. Hasil identifikasi Padma Indonesia, beberapa daerah seperti di Sumba, Flores dan Timor sudah ada lokasi hingga bangunan yang bisa difungsikan. Sementara di Lembata, kini Padma Indonesia sedang memulai langkah pendirian BLK profesional. 

Menurut dia, BLK itu didirikan dengan melibatkan para pemerhati lokal yang selama ini konsen terhadap TPPO dan penyediaan SDM. Adanya BLK dan perizinan satu atap maka segala tahapan membangun SDM unggul bisa dilaksanakan, yang disesuaikan dengan permintaan luar negeri. 

"Kita ini hanya empat BLK, paling tidak maka bisa menyiapkan sumber daya yang bagus. Kemudian satu atap di BLK itu semua pihak terkait masuk. Sehingga kita langsung dorong perizinan ke tenaga kerja sesuai dengan calon tenaga kerja sebagaimana negara tujuan," ujarnya. 

Sisi lain, para pekerja yang dikirim ke luar negeri bisa menjadi duta pariwisata bagi NTT. BLK akan memberi pelatihan secara komprehensif, di samping penyediaan unit layanan dalam kaitannya dengan perizinan seperti keimigrasian dan lainnya. 

Baca juga: Padma Indonesia Diskusi Pencegahan Perdagangan Orang dan Migrasi Aman di NTT

Keuntungan lainnya jika tenaga kerja disiapkan dengan basis BLK adalah pengelolaan devisa. Bank daerah bisa mengelola transaksi keuangan yang dilakukan pekerja dari luar negeri.

Hasilnya ini tercatat sebagai devisa Bank. Gabriel Goa bilang, NTT bisa belajar dari Israel yang punya kemiripan geografis dengan NTT. 

"Kita punya pekerja migran Indonesia yang unggul, tapi di bidang keagamaan. Kita punya misionaris asal NTT yang bekerja di luar negeri di sektor keagamaan. Maka kita bisa kolaborasi. NTT itu selain kaya alam, tapi juga sumber daya manusia," sambungnya. 

Sementara bagi para calon pekerja yang belum lolos dari BLK, perlu disiapkan unit usaha di lokal. Calon pekerja itu didorong menjadi pelaku usaha. Kemudian, lanjut dia, pekerja yang dikirim ke luar negeri perlu juga diperhatikan keluarganya. 

"Kita dampingi juga bagi anak-anak pekerja yang ditinggalkan ketika berangkat ke luar negeri. Tugas kita adalah melakukan pendampingan sehingga uang yang dikirim orang tua dimanfaatkan betul-betul," katanya. 

Gabriel Goa berpandangan sejauh ini, urusan SDM, Provinsi NTT belum solid. Padahal aset SDM diluar dan dalam daerah sangat banyak. Potensi itu seharusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kemajuan NTT. Para misionaris asal NTT, misalnya. Banyak para pemuka agama dari NTT yang mengabdi di luar negeri. Peluang itu, mestinya bisa dikolaborasikan. 

Berkaca dari pola yang dilakukan masyarakat Lamaholot. Para perantau ataupun pekerja Lamaholot memiliki prespektif agar generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal itu terlihat seperti saat ini. 

"Kita belajar dari Lamaholot. Dulu itu pekerja dari Lamaholot yang kerja diluar negeri atau kebun, justru menyiapkan generasi berikutnya adalah anak-anak profesional seperti menjadi orang-orang hebat. Itu mereka non prosedural," katanya. 

Dengan banyak kemudahan yang ada, kalau tenaga kerja berangkat dengan prosedur dan ketrampilan yang cukup, maka sejumlah bonus bisa diperoleh. Sisi lain, hak-hak pekerja juga tetap diakomodir bila terjadi sesuatu hal. 

Para pekerja yang kembali ke NTT atau daerah asalnya, dia menyarankan agar bisa membuka unit usaha. Pengembangan kuliner luar negeri bisa dilakukan. Tujuannya menggaet para turis mancanegara yang berwisata ke NTT. Selain itu, para eks pekerja itu juga bisa menjadi pemandu wisatawan. Karena, para pekerja tentu sudah belajar dan menguasai budaya dari warga ketika dia berada di luar negeri. 

"Misalnya mereka yang ada di Hongkong, saat kembali bisa membuka kuliner khas China. Begitu juga dengan negara lainnya. Wisatawan yang berkunjung akan mendapat bonus itu. Para pekerja yang purna itu juga bisa menjadi guide bagi pelancong ketika ada di NTT, karena mereka kan sudah dapat bahasa sesuai dengan negara tempat dia bekerja," kata dia. 

Gabriel Goa berharap agar ada kerja sama atau kolaborasi bersama antar semua elemen untuk mengurai persoalan ini. SDM unggul dari NTT perlu ditata secara organisasi agar mendapat manfaat lebih bagi daerah dan masyarakat. 

"Kalau kita semua solidier maka kita bisa ciptakan SDM yang unggul. Waktunya sekarang. Padma Indonesia siap berkomunikasi dan bahkan sudah memulai itu," tegas dia. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS