Kaesang Pangarep Dinilai Belum Layak Maju di Pilkada Serentak 2024

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengaku, ogah berandai-andai soal kemungkinan Anies diduetkan dengan Kaesang.

Dia menyebut, warga Jakarta sangat berharap Pilkada memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan melahirkan figur yang memang berkualitas memimpin Jakarta selama lima tahun.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, untuk Jakarta ini perlu tokoh yang berpengalaman. Kalau Kaesang kan belum punya pengalaman apa-apa,” kata Pantas pada Minggu (16/6/2024).

Pantas lalu membandingkan Kaesang dengan Jokowi yang berpengalaman menjadi Wali Kota Surakarta periode 2005-2012, sebelum akhirnya menjadi Gubernur Jakarta.

Adapun Jokowi berhasil menjadi Gubernur Jakarta hingga Presiden RI karena menggunakan PDIP sebagai kendaraan politiknya.

“Itu kalau kita bandingkan dengan Jokowi, sudah teruji di Solo, karena teruji di Solo, kemudian kami angkat di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta kinerjanya terlihat makin mantap, akhirnya jadi Presiden,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Pantas juga mengungkap fakta sekaligus menyindir Kaesang yang begitu mudahnya menjadi pemimpin sebuah partai politik (parpol) di Indonesia.

Diketahui, memerlukan berbagai pengalaman dan kematangan memimpin sebuah organisasi untuk menjadi Ketum partai.

“Nah, pengalaman seperti itu bisa juga menjadi pedoman bagi kita. Sementara Kaesang belum punya pengalaman apa-apa, baru tiga hari (bergabung dengan partai) langsung jadi Ketua Umum PSI,” ucapnya.

“Jadi belum punya rekam jejak yang layak untuk dinilai masyarakat. Sementara masyarakat butuh penilaian tentang orang yang akan mengusung amanat kedaulatan rakyat,” sambungnya.

Meski demikian, Pantas mengaku PDIP DKI Jakarta tidak bisa melarang pihak manapun untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Aplagi nuansa politik di Indonesia sangat berjalan dinamis dan bisa berubah di waktu terakhir pendaftaran pada Agustus 2024 mendatang.

“Ini kan masih sangat dinamis, karena sampai Agustus bisa saja terjadi apa-apa,” ucap anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Pantas menambahkan, dalam sebuah koalisi parpol tentu ada mekanisme yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. PDIP tetap berkeinginan mengajukan kadernya, apalagi partai itu memperoleh kursi kedua terbesar di DPRD yakni 15 orang.

“Iya dalam komunikasi pasti ada take and give, ada komunikasi politik, termasuk juga pasangan. Itu pasti lah,” imbuhnya.

Hingga kini, DPD PDIP menyerahkan keputusan itu kepada DPP PDIP selaku pemegang kebijakan. Dia meyakini, DPP PDIP sudah membicarakan hal ini dengan berbagai parpol yang ada, termasuk PKB dan PKS yang sudah bertekad mendukung Anies Baswedan.