TNI Bangun RS Lapangan di Gaza Jika Diizinkan PBB

"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang, saat ini telah masuk proses pendaftaran atau tingkat level 1," kata Agus.

"Apabila mandat tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," lanjut Agus.

Pada tingkat 1 pledging saat ini, kata dia, beberapa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran. Untuk dokumen yang menjadi tanggung jawab Mabes TNI, kata Agus, antara lain table of organization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.

Saat ini, kata Agus, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi. Namun, lanjut dia, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Kebutuhan itu antara lain rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masig diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB. Selain itu, kata dia, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.

Agus mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait di antaranya Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.

Baca juga: Setidaknya 15 Orang Tewas dalam Serangan Israel di Kamp Pengungsi Gaza Tengah

Agus juga melaporkan Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza rencananya merupakan misi Joint Humanitarian Operation atau misi kemanusiaan gabungan.

Saat ini, kata dia, terdapat dua Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan yang menyatakan siap dan bersedia untuk ikut dalam operasi kemanusiaan bersama (Joint Humanitarian Operation) ke Gaza Palestina. Kedua Panglima Angkatan Bersenjata tersebut, kata Agus, berasal dari Singapura dan Australia.

"Yang sudah confirm Panglima Singapura, dan Panglima Australia siap Joint Humanitarian Operation," kata dia.

Operasi kemanusiaan tersebut, kata Agus, dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. "Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata Agus.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," lanjut dia.

Dia juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI, kata dia, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB.

"TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," kata dia.

Soal rencana tersebut, kata Agus, TNI akan membentuk Brigade Komposit. Agus mengatakan jumlah pasukan tersebut berkisar antara seribu sampai dua ribu personel.

"Untuk pasukan kita buat Brigade Komposit. Jadi seribu sampai 2 ribu, bahkan bisa 3 ribu. Kalau tadi bawa dua kapal berarti ABK-nya juga kita hitung. Kemudian dari Brigade itu kita bentuk empat batalyon. Batalyon support tetap kita buat karena masih konflik," kata dia.

"Kemudian Yon (Batalyon) Zeni karena untuk rekonstruksi di sana. Kemudian Yon Kesehatan untuk evakuasi rehabilitasi. Kemudian Yon Bek untuk masak dan sebagainya. Untuk observer mungkin kurang lebih 50 orang kita," sambung dia. (tribun network/gta/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS