Disdikbud NTT Klaim Tak Ada Pembangunan Sekolah Mangkrak 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengklaim tak ada pembangunan sekolah SMA/SMK/SLB di NTT yang mangkrak. 

"Terkait dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana sekolah SMA/SMK/SLB itu tidak ada yang mangkrak," kata Kepala Disdikbud NTT, Ambrosius Kodo, Jumat 7 Juni 2024 malam. 

Menurut mantan Kepala BPBD NTT ini, ketiadaan proyek mandek pada sekolah itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) ataupun dana alokasi umum (DAU). 

Ia tidak mau menanggapi masalah lain terkait dengan pembangunan sekolah di NTT. Ambrosius Kodo menegaskan, tidak ada pembangunan sekolah yang mangkrak di NTT. 

Baca juga: Pilgub NTT, Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu Versi Nasdem Penuhi Kriteria Pimpin NTT

"Semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak mengomentari yang lain-lain, saya mengatakan pembangunan sarana prasarana gedung sekolah SMA/SMK/SLB di Provinsi NTT itu tidak ada yang mangkrak," kata dia. 

"Saya tidak mau mengomentari yang lain, itu mungkin bisa jadi dari sumber bujet yang lain atau darimana itu saya tidak tahu. Dari DAU dan DAK tidak ada yang mangkrak. Semua aman," tambah dia. 

Sebelumnya, politisi partai Demokrat asal NTT Anita Jacoba Gah sempat menyinggung tentang 17 sekolah mangkrak yang dikerjakan sejak tahun 2021.

Anita meluapkan amarah terhadap Menteri Nadiem Makarim beserta pejabat Kemendikbud Ristek.

Peristiwa tersebut terjadi dalam rapat Komisi X DPR RI dengan jajaran Kemendikbud Ristek di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.

Anita Gah berbicara dengan nada suara tinggi hingga menunjuk Nadiem Makarim. Dia juga sempat menggebrak meja.

Anggota Komisi X ini meminta pimpinan Komisi X memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kemendikbud Ristek.

Dilansir dari Kompas.com, awalnya Anita Gah menyinggung kekurangan anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud Ristek. Anita Gah mengatakan, kementerian harusnya melakukan koreksi diri kenapa kekurangan itu bisa terjadi.

Dia kemudian menyebut bahwa realisasi anggaran Kemendikbud Ristek masih bermasalah karena tidak sampai kepada penerima atau peruntukkannya.

Anita Gah memberi contoh, di daerah pemilihan (dapil)-nya di Nusa Tenggara Timur ( NTT ), ada 17 bangunan sekolah yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021.

“Sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran itu ke daerah. Transfer daerah itu banyak persoalan. Sampai sekarang, guru yang sudah lolos PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum dikasih SK (surat keputusan). di Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK,” kata Anita Gah yang langsung menunjuk Nadiem.

“Guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya, Banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 bangunan sekolah dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan,” katanya melanjutkan.

Menurut Anita Gah, persoalan realisasi anggaran dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dana bos.

Dia bahkan sempat menantang Kemendikbud untuk turun bersama langsung ke lapangan memeriksa apakah PIP diterima dengan baik oleh penerimanya. Pasalnya, banyak yang masuk dalam data penerima tetapi tidak pernah menerima hak mereka.

“Kalau anda hanya turun, turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua kalau enggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini,” katanya diakhiri dengan nada tinggi.

Anita Gah juga mengatakan, jajaran pejabat Kemendikbud yang saat ini tidak memberikan solusi di bidang pendidikan untuk daerah tertinggal. Padahal, menurut dia, terdiri dari orang-orang pintar dan berpendidikan.

“Hanya membuat persoalan di daerah, yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus tapi kita yang daerah 3 T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri! Saya sangat kecewa,” kata Anita Gah sambil sesekali memukulkan tangan ke meja.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Bahkan sebaliknya, Anita Gah meminta agar pimpinan Komisi X DPR RI melayangkan rekomendasi ke KPK agar memeriksa anggaran di Kemendikbud.

“Saya minta bapak ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini. Tolong ibu saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat,” kata Anita dengan kesal.

Tak hanya dibuat kesal karena masalah anggaran, Anita kembali berapi-api saat menyoroti kebijakan yang dibuat Kemendikbud. Dia menyebut soal Peraturan Sekretariat Jenderal (Persesjen) yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemendikbud Suharti.

Menurut dia, ada isi pasal dalam persesjen tersebut menyebut bahwa data yang direkomdasikan oleh Komisi X DPR harus diverifikasi ulang oleh dinas pendidikan. Anita menegaskan kebijakan tersebut salah karena seharusnya Kementerian yang melakukan verifikasi terhadap dinas.

Kemudian, dinas melakukan verifikasi terhadap kepala sekolah. Lalu, hasilnya diberikan kepada DPR untuk dilaporkan. “Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi oleh dinas? Jangan angan apa yang kita suruh lakukan harus diverifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini, bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan,” ujar Anita.

Anita kemudian menekankan bahwa data rekomendasi yang diberikan oleh Komisi X berasal dari data pokok pendidikan (dapodik). Oleh karena itu, dia menjadi marah kenapa harus diverifikasi lagi oleh setingkat dinas pendidikan.

“Jangan begitu dong bikin perseden memalukan Bu Setjen. Ya iya lah. Anda jangan senyum. Anda membuat persesjen data kita diverifikasi oleh dinas. Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP bagaimana Ibu?” kata Anita langsung mengarah kepada Sekjen Kemendikbud Suharti.

“Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya karena ini memang kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil, kok apa yang diusulkan kita musti diverifikasi oleh dinas pendidikan. Anda mau enggak sebagai menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah,” ujarnya kepada Nadiem dengan geram. 

Lebih lanjut, Anita kembali menyebut bahwa anggaran Kemendikbud tidak usah ditambah karena banyaknya persoalan yang telah dijabarkannya sebelumnya.

"Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah, mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik,” katanya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS