Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemprov NTT Tahun 2023 Tercatat Rp 121,2 Miliar 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di tahun 2023, tercatat ada Rp 121,211 miliar. 

Dari total itu terdiri dari Kas daerah senilai Rp 84,961 miliar, Kas di Bendahara pengeluaran Rp 69,436 juta, Kas di BLUD Rp 53,125 miliar dan Kas lainnya Rp 1,506 juta serta Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 1,053 miliar. 

Sekda NTT Kosmas Lana menyebut, anggaran yang tercatat di Kas daerah itu merupakan sisa dana pinjaman yang tidak direalisasikan di tahun 2023 senilai Rp 3,451 miliar, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 79,952 miliar dan dana intensif daerah Rp 1,557 miliar akan dilanjutkan penggunaannya di tahun 2024.

"Pemerintah dengan dukungan fraksi akan menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai rencana aksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya membacakan tanggapan Gubernur atas pandangan fraksi terhadap LKPD 2023, Rabu 5 Juni 2024 di paripurna DPRD NTT. 

Hal itu juga akan ke depan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa dipertahankan, disamping menindaklanjuti LHP BPK RI secara berkala. 

Dalam tanggapan tertulis itu, Pemprov NTT juga berkomitmen berusaha untuk agar setiap uang yang dikeluarkan berdampak pada peningkatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. 

Begitu juga dengan pengelolaan keuangan yang bisa memberi imbas positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya beli, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Di samping itu, ujar Kosmas, pada pelaksanaan anggo pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, terjadi surplus sebesar Rp 163,987 miliar.

Surplus itu merupakan selisih antara pendapatan yang diterima dengan belanja untuk berbagai program dan kegiatan daerah. 

Menurutnya, surplus sebanyak itu diperoleh dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 4,624 triliun dikurangi realisasi belanja daerah Rp 4,460 triliun.

Baca juga: DPRD NTT Minta Pemprov Segera Isi 15 Jabatan Tinggi Pratama yang Lowong

 Anggaran surplus ini, fraksi PKB meminta Pemprov NTT agar menggunakannya untuk pembayaran hutang dan penyertaan modal atau investasi daerah serta dan cadangan. 

"Surplus anggaran yang dimaksud telah direalisasikan Rp 264,779 miliar dan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp 24,779 miliar," kata Kosmas Lana. 

Pemprov NTT juga merespon permintaan DPRD agar mencermati capaian realisasi dari masing-masing OPD yang masih variatif. Pembenahan terhadap tatalaksana pengelolaan belanja juga perlu diperhatikan. 

Hal itu agar dapat mewujudkan sesuai dengan target yang sudah direncanakan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemprov NTT, lanjut dia, mengaku akan menjadi perhatian dan tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan yang ditetapkan. (fan) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS