IKN Sepi Investor Diduga Jadi Penyebab Mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya

POS-KUPANG.COM,JAKARTA - Pemerintah membenarkan soal Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Mensesneg Pratikno menyebut, Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri keduanya. Sepinya investor yang masuk ke IKN diduga jadi penyebab mundurnya pimpinan otorita IKN tersebut

"Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono," kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah meneken keputusan presiden soal pemberhentian Bambang dan Dhony.

"Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian beliau berdua," ujar Pratikno.

Pratikno mengatakan dalam surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi, Bambang dan Dhony tidak menjelaskan alasannya. Pratikno menyebut, Bambang mendapat tugas baru.

"Pak Bambang Susantono akan membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ujar Pratikno.

Pratikno menepis soal isu mundurnya Bambang dan Dhony lantaran akan diadakan upcara kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di sana.

"Oh enggak. 17-an sudah kita rancang. Jadi kira-kira nanti karena kita nanti kan sebelumnya pindah, ada 17-an acara dimulai sana, ada juga upacara di sini juga," kata Pratikno.

Buntut mundurnya Bambang dan Dhony, Jokowi menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Ketua Otorita guna menjamin percepatan pembangunan IKN.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengaku ada keraguan dari investor soal status tanah di IKN.

“Ya ada keraguanlah, ada aturan-aturan yang harus di..,” ucap Raja tanpa menyelesaikan pernyataannya.

Lantas dikonfirmasi, apakah keraguan itu terkait dengan status tanah untuk bisa dimiliki atau tidak dimiliki. Raja tidak menjawab pasti dan hanya memperkirakan. “Ya kira kira gitu,” ujar Raja.

Raja dikonfirmasi soal bunyi dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa status tanah hanya diperbolehkan untuk hak guna pakai. Perihal tersebut, Raja pun mengaku akan melakukan pengecekan supaya lebih jelas.

“Nanti kita cek supaya lebih clear ya, ini masih dapat arahan masih saya sistemasi dulu,” kata Raja.

Namun Raja memastikan soal status tanah arahan dari Presiden Joko Widodo adalah orientasinya harus untuk rakyat Indonesia. “Terutama terkait badan tanah, tadi arahannya, pokoknya, orientasi untuk rakyat pokoknya, jadi tidak merugikan,” kata Raja.

Sementara itu, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan upacara 17 Agustus tetap akan dilaksanakan di IKN. "Kalau untuk 17 Agustusan saya kira Pak Mensesneg sudah punya skenario simulasi besok akan kita lakukan," ujar Basuki.

Terkait mundurnya Bambang dan Dhony, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.

"Kritik yang terbesar yang diberikan kepada Pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat, tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (3/6/2024).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebutkan, struktur tanah di kawasan IKN tidak stabil.

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ujar Hasto.

Hasto menegaskan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) V, PDIP mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat. "Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang," ujarnya.

Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Dhony. Sebab, menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang rencananya digelar di IKN. Hasto berpendapat pembangunan IKN tidak membuka ruang bagi perencanaan secara alamiah.

"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ucapnya.

Ketua DPP PKB sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan, sejatinya apa yang diputuskan oleh Bambang dan Dhony itu karena didasari karena beberapa faktor, termasuk soal target.

Dirinya menaruh fokus soal target pembangunan infrastruktur yang dimana harus sudah siap minimal untuk acara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Disamping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita. Kita mampu atau enggak. Seperti mengejar target target untuk sampai 17an misalnya. Target-target pembangunan, infrastruktur," kata pria yang akrab disapa Danjo tersebut.

Atas hal itu, Danjo menilai wajar jika emang target yang diberikan tersebut terlalu tinggi sehingga menjadi salah satu dasar Bambang dan Dhony mundur. Pasalnya kata dia, siapapun yang diberikan target demikian, pasti tidak merasa sanggup untuk menerapkannya.

"Saya enggak tahu mesti nanya ke Pak Bambang. Cuma rasanya siapapun kepala otorita IKn pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata dia.

Danjo menyatakan, dia belum mendengar secara langsung alasan dari Bambang dan Dhony mundur sebagai pucuk pimpinan Otorita IKN. Dirinya menduga hal demikian berdasarkan cerita atau komentar dari publik, soal banyaknya permasalahan di masa pembangunan IKN.

"Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun. Kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras. Bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air saja belum ada," tukasnya. (*)