Pilgub NTT, KPU Tanggapi Permintaan MTI Isu Debat Pilkada 

 Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTT menanggapi permintaan dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI wilayah NTT mengenai isu debat di Pilkada kali ini. 

Komisioner KPUD NTT, Eli Lomi Rihi dihubungi, Rabu 29 Mei 2024 mengatakan, berkaitan dengan topik debat calon kepala daerah, akan diputuskan dalam rapat pleno dengan pertimbangan dan masukan dari KPU RI. 

"Itu juga akan masuk, karena itu bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Ada juga hubungan dengan bidang ekonomi," kata dia. 

Lomi Rihi mengatakan, nantinya dalam menyusun proses tema debat, KPU akan melibatkan juga pihak terkait seperti akademisi hingga unsur masyarakat. Ia mengapresiasi masukan ini agar menjadi pertimbangan saatnya nanti. 

Baca juga: Terima Rekomendasi PAN, Melki Laka Lena dan Jane Natalia Suryanto Bakal Duet di Pilgub NTT?

Dalam jadwal, pelaksanaan debat baru terlaksana di bulan September 2024. Lomi Rihi meminta agar masukan ini diingatkan kembali jelang pelaksanaan debat calon kepala daerah. Ia mengatakan masukan itu sangat baik. 

"Nanti ditingkatkan lagi. Terima kasih atas masukannya," sebut dia. 

Lomi Rihi menjelaskan, terkait materi debat Paslon sesungguhnya sudah di atur dalam UU pemilukada pasal 68 ayat 4 huruf a - f. Pada poin a tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian poin b, memajukan daerah, poin c meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, poin d menyelesaikan persoalan daerah dan poin e menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah serta poin f memperkokoh NKRI dan kebangsaan. 

"Yang kemudian nanti oleh tim panelis menjabarkan dalam bagian bagian pertanyaan," kata dia.
 
Sebelumnya, MTI wilayah NTT meminta KPUD agar memasukkan isu angkutan umum dan keselamatan lalulintas dalam tema debat di Pilkada 2024.

Ketua MTI Wilayah NTT Dr. Don Gaspar N. da Costa mengatakan, Kepala Daerah terpilih nantinya, harus memiliki komitmen kuat pada perbaikan dan pembiayaan angkutan umum dan keselamatan perjalanan. Hal itu, kata dia, sebelum kemacetan dan angka kematian akibat kecelakaan lalulintas semakin parah dan menyebabkan kerugian ekonomi sosial dan lingkungan.  

"MTI wilayah NTT meminta kepada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT untuk memasukkan isu angkutan umum dan keselamatan lalu lintas dalam tema dan kegiatan debat Pilkada 2024," kata dia, Rabu 29 Mei 2024.

Menurut dia, angkutan umum adalah layanan wajib dasar yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Keselamatan perjalanan, merupakan tuntutan kualitas layanan yang wajib terpenuhi sehingga pembangunan dan penyelenggaraannya harus menjadi prioritas semua calon kepala daerah. 

Sehingga MTI berharap agar debat Pilkada yang dilakukan KPUD di Provinsi NTT maupun di seluruh Kab/Kota se-NTT dapat menjadi platform perjuangan perbaikan dan peningkatan layanan angkutan umum yang berkualitas, berkeselamatan, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

"Kondisi transportasi di Provinsi NTT maupun Kab/Kota se-NTT masih jauh dari harapan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulisnya. 

Don Gaspar bilang sarana, prasarana, dan kehandalan layanan angkutan umum serta komitmen pengelolaan aspek keselamatan perjalanan perlu ditingkatkan secara signifikan.