TNI

Perwakilan PBB Hadiri Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang TNI

Simulasi OMSP itu digelar pihak TNI lewat Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) pada Kamis (16/05/2024) di Lapangan Tri Dharma Eka Karma.

Editor: Ryan Nong
Dok. Puspen TNI
TNI lewat Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) mengadakan simulasi penerapan hukum dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Lapangan Tri Dharma Eka Karma Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/05/2024). Simulasi itu dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya Dadi Hartanto yang didampingi Kepala Babinkum TNI Laksda Kresno Buntoro. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadiri simulasi penerapan hukum dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

Simulasi OMSP itu digelar pihak TNI lewat Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) pada Kamis (16/05/2024) di Lapangan Tri Dharma Eka Karma Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Selain perwakilan PBB, simulasi yang dibuka Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya Dadi Hartanto dengan didampingi Kepala Babinkum TNI Laksda Kresno Buntoro itu juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Baca juga: 46 Pati TNI AD Naik Pangkat, Termasuk Mayjen Kowad Pertama

Adapun perwakilan PBB yang hadir antara lain Cyntia Veliko, Regi Johan Olhagen, Arnould J Chaltin (Komisioner Tinggi HAM PBB Jenewa), Cristina Sganga (Konsultan PBB di bidang pendidikan, latihan dan pengembangan kurikulum HAM), dan Simon O'Connor (Penasihat Militer untuk Komisi Tinggi HAM PBB).

Hadir pula Koordinator Subkomisi Penegakan HAM atau Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Prabianto Mukti Wibowo.

Laksdya Dadi Hartanto dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI menyebut bahwa simulasi bertujuan untuk menyatukan pemahaman antara teori dan praktik hukum dalam operasi militer.

“Simulasi ini harus disosialisasikan kepada seluruh personel,” kata Dadi dalam rilis.

Dadi mengatakan, simulasi juga sebagai metode pembelajaran hukum kemanusiaan internasional (humaniter) dan hak asasi manusia (HAM).

Melalui pendekatan learning by doing, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan aplikatif tentang hukum dalam operasi militer.

Simulasi tidak hanya memperkuat aspek teoritis, tetapi juga memperkaya pengalaman praktis para peserta.

“Sehingga mampu menghadirkan operasi militer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional,” ujar Irjen TNI. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved