Timor Leste: Pemerintah Portugal Menolak Bayar Biaya Perbaikan Warisan Perbudakan Kolonial

POS-KUPANG.COM, LISBON - Pemerintah Portugal mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka menolak untuk memulai proses apa pun untuk membayar ganti rugi atas kekejaman yang dilakukan selama perbudakan transatlantik dan era kolonial. Pernyataan ini bertentangan dengan komentar sebelumnya dari Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.

Dari abad ke-15 hingga ke-19, 6 juta orang Afrika diculik dan diangkut secara paksa melintasi Atlantik dengan kapal Portugis dan dijual sebagai budak, terutama di Brasil.

Namun mereka menambahkan bahwa mereka “tidak memiliki proses atau program tindakan khusus” untuk membayar perbaikan (reparasi), dan mencatat bahwa kebijakan ini diikuti oleh pemerintahan sebelumnya.

Mereka menyebut hubungan dengan negara-negara bekas jajahan “benar-benar luar biasa” dan menyebutkan kerja sama di berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, budaya, kesehatan, selain kerja sama keuangan, anggaran dan ekonomi.

Pada hari Selasa, presiden menyarankan perlunya perbaikan (reparasi), yang memicu kritik keras dari partai-partai sayap kanan, termasuk mitra junior koalisi pemerintah Aliansi Demokratik, Partai Populer CDS, dan sayap kanan Chega.

“Kita tidak bisa meletakkan ini di bawah karpet atau di dalam laci. Kami mempunyai kewajiban untuk melakukan percontohan, memimpin proses ini (reparasi)”, kata Presiden kepada wartawan pada hari Sabtu.

Era kolonial Portugal berlangsung lebih dari lima abad, dengan Angola, Mozambik, Brazil, Tanjung Verde, Sao Tome dan Principe, Timor Leste dan beberapa wilayah di Asia tunduk pada kekuasaan Portugis.

Baca juga: Timor Leste: Portugal Harus Membayar Biaya Perbudakan dan Kejahatan Kolonial

Dekolonisasi negara-negara Afrika dan berakhirnya kekuasaan di Afrika hanya terjadi beberapa bulan setelah “Revolusi Bunga” Portugal pada tanggal 25 April 1974, yang menggulingkan kediktatoran fasis terpanjang di Eropa dan mengantarkan pada demokrasi.

(malaymail.com/reuters)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS